SEMANGAT pemberantasan korupsi di Brasil ditunjukan oleh para politikus yang menjabat di pemerintahan. Novais, menteri pariwisata Brasil mengundurkan diri setelah laporan surat kabar menuduh dia menggunakan dana masyarakat ketika menjabat sebagai anggota kongres, untuk mempekerjakan seorang pelayan dan supir bagi istrinya.

Novais menolak telah melakukan kesalahan dan mengatakan mundur untuk mempersiapkan bantahannya. Dia adalah menteri keempat yang mengundurkan diri karena tuduhan kasus korupsi sejak Presiden Dilma Rousseff menjabat mulai Januari lalu.

Tiga menteri terdahulu yang mundur adalah Kepala menteri kabinet, Antonio Palocci mundur pada Juni lalu setelah media mempertanyakan jumlah kekayaannya yang meningkat dalam waktu singkat. Menteri pertanian dan perhubungan juga mundur karena tuduhan korupsi.

Bahkan Menteri Pertahanan Nelson Jobim juga mundur karena melontarkan penghinaan terhadap pejabat lain.

Mundur Bukan Hina

Ketika jabatan bukanlah menjadi sesuatu yang dikejar dan kekuatan etika moral sudah mampu dijunjung tinggi, maka mundur dari jabatan bukan sesuatu yang hina.

Tidak perlu tetap bertahan dalam posisi atau jabatan meskipun tuduhan itu tidak benar. Publik pada akhirnya akan juga menilai bahwa sesorang itu benar atau salah bukan karena lepas atau tidaknya jabatan.

Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan SBY Boediono, tampaknya dikelilingi para pembantu yang terbelit masalah. Dua menteri terbelit skandal korupsi, yaitu kasus hukum yakni Menpora Andi Malarangeng terkait kasus suap Sesmenpora dan Menakertrans Muhaimin Iskandar kasus suap dalam bentuk tunjangan lebaran.

Tak hanya itu, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa juga jadi sorotan publik karena digugat cerai istrinya. Sebelumnya, dua menteri yang dikabarkan terlibat skandal cinta terlarang. Mereka adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi dilaporkan berselingkuh dengan seorang presenter televisi serta Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh yang disebut-sebut menjalin skandal dengan sekretaris pribadinya.

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Beda di Brasil, beda juga di Indonesia. Dari sekian daftar masalah etika dan moral yang ada di kabinet ini, tak ada satupun yang berinisiasi untuk mengundurkan diri.

Hanya hak preogratif Presiden lah yang mampu memberikan pembelajaran tentang etika dan moralitas. Semoga ada langkah nyata dari Presiden, minimalnya memberhentikan Menteri yang terduga terlibat kasus korupsi dan bila perlu juga pada menteri yang tidak mampu loyal pada keluarga.

Mari kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang menggunakan fatsun politik, Bersih, Cerdas dan Santun.