JAKARTA – Kinerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ternyata banyak menjadi sorotan kalangan akademisi. Selain, dinilai lambat dalam merespon kondisi daerah, kementerian di bawah komando menteri Helmy Faishal ini disebut-sebut gagal dalam menerjemahkan program pembangunan daerahnya SBY.

Peneliti Sayogyo Inside, Sofyan Sjaf, menilai kinerja Kementerian PDT sebetulanya masih jauh dari baik. Terbukti, masih banyak daerah tertinggal di Indonesia. Padahal banyak daerah potensial yang seharusnya layak untuk segera mendapat pembangunan. “Kita punya data yang jelas berapa banyak daerah tertinggal yang layak mendapat bantuan dari pemerintah pusat demi perubahan hidup yang lebih layak,” ujaranya pada INDOPOS (grup JPNN) di Bogor, kemarin (6/10).

Kata Sofyan, kalau kita mau menghitung berapa banyak daerah tertinggal di Indonesia, jawabanya pasti banyak, namun yang harusnya menjadi fokus kerja dari kementerian PDT adalah bagaimana memberikan pemberdayaan kepada masyarakat daerah tersebut agar mau membangun daerahnya. “Tentunya, sebelum masuk sampai tahapan itu, Kemen PDT hendaknya harus sudah mampu menentukan daerah mana yang tertinggal bukan ditinggal,” katanya.

Bukan asal ada permintaan dari kepala daerah tertentu kemudian baru bergerak. Jika masih mengandalkan informasi dari pihak pemerintah daerah, maka jangan harap pembangunanya akan efektif dan menyentuh masyarakat dan daerahnya. “Metode seperti itu sudah banyak memberikan kegagalan dalam pembangunan. Oleh karena itu, dinegara-negara maju, system pembangunan top down sudah mulai banyak ditinggalkan,” kata Pria yang juga aktif menjadi dosen di IPB itu.

Belum lagi, soal tumpang tindihnya kewenangan antar kementerian yang skup kerjanya hampir sama. Lemahnya kordinasi antar kementerian terkait, menjadi salahsatu faktor tidak efektif dan sinergisnya kinerja Kementerian PDT. “Jika hal ini tidak segera di evaluasi dan dibenahi, maka akan banyak duit negara yang harusnya sudah bisa dinikmati masyarakat daerah dalam bentuk pembangunan, menguap begitu saja,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pria yang sering melakukan penelitian di banyak daerah tertinggal ini juga mempertanyakan, sebetulnya apa saja yang sudah dialakuakan Kementerian PDT selama ini? Toh, ketika dirinya ke Kalimantan, masih ada saja daerah-daearah berpotensi yang belum tersentuh pembangunan.

“Saya tidak habis pikir, soal itu dan saya juga tidak paham, apa kriteria akademis atau rujukan jelas, yang digunakan oleh kemen PDT dalam menentukan daerah saasaranya,” paparnya. Oleh karena itu, Sofyan berharap, presiden bisa mengevaluasi kementerian PDT, demi harapan presiden soal pengentasan sebanyak-banyak daerah tertinggal. “Citra SBY akan tercoreng di banyak daerah jika, pembantunya gagal menterjemahkan, seperti apa model pembangunan yang harus dilakukan di bawah,” jelasnya.

Senada dengan peneliti IPB, Ketua Relawan Pemberdayaan Relawan Desa Nusantara Suryokoco, mengatakan, tidak jelasnya pembangunan yang dilakukan Kementerian PDT sebetulnya tidak lepas dari input data yang didapat oleh kementerian tersebut.

“Banyak bupati yang gara-gara ingin daerahnya disebut maju, berani mengatakan daerahnya sudah maju, padahal masih banyak yang tertinggal, begitupun gubernurnya,”katanya pada INDOPOS, di Jakarta, kemarin  (6/10).
Namun, lanjut Koco, ada juga yang sengaja mengatakan kalau daerahnya tertinggal dan butuh bantuan. Lalu dapat proyek pembangunan. “Pola seperti ini biasanya dimainkan atas kerjasama orang daerah dan pusat, tentu ini sangat kental korupsi,” ujarnya.

Bahkan, Suryo mengaku, jika pembangunan daerah tertinggal, bukan tidak mungkin, syarat akan proyek-proyek by request. “Ini akan sangat dimanfaatkan betul oleh oknum-oknum tertentu jika menterinya tidak paham bagaimana konsep pembangun di daerah,” pungkasnya. (dms / indopos / Kamis, 07 Oktober 2010 )