Banyak pihak yang membayangkan tuntuan Alokasi Dana untuk Desa sebesar 10% dari APBN akan membuat APBN Jebol karena terbayangkan akan ada posting anggaran yang membebani Negara.

Sudah ada 20% untuk Pendidikan (UUD), 5% untuk layanan kesehatan (UU kesehatan) dll untuk belanja pegawai, bayar bunga dan pinjaman luar negeri dll adalah alas an penolakan untuk alokasi anggran desa 10%.

Coba kita ingat kembali tentang anggaran 20% APBN untuk pendidikan, saat pertama menjadi permasalahan, setelah penataan ulang posting ternyata Negara juga mampu untuk itu.

Sutoro Eko dari Institute for Research and Empowerment dalam dialog publik ‘Isu Strategis UU Desa’ yang digelar Seven Strategic Studies di Jakarta, Rabu (21/12/2011). “Dana desa ini bukan pos baru, tapi memindahkan agar dana yang selama ini berserakan ke desa menjadi satu pintu. Misalnya BLT, PNPM Mandiri, Program Insfrastruktur Desa dan banyak jenis lainnya. Kalau ini disatukan melalui dana desa kan bisa lebih mudah. Sekarang pun sebenarnya dana ke desa besar, misalnya desa-desa di Pulau Jawa sejauh ini sudah menerima dana sekurangnya Rp800 jutaan namun dari banyak jenis program,”

Hal itu menunjukkan bahwa Negara sebenarnya sudah cukup besar mengalokasikan dana, akan tetapi tidak terkonsentrasi dan tidak dalam koordinasi yang baik sehingga berpencar dan tidak terasa langsung oleh desa. Apalagi hal tersebut juga di “ganggu” dengan otoritas anggaran dari anggota DPR yang kemudian memploting dana infratruktur pedesaan untuk keperluan dapilnya.

Jadi sangat tidak masuk akal bila tuntutan alokasi anggran 10% APBN untuk desa dinilai sebuah pikiran sesat yang membuat jebol APBN, belum lagi bila kita lihat dari sisi kemanfaatan belanja barang modal ini yang dilakukan di desa jelas efek ekonomi akan sangat baik untuk desa desa di seluruh Indonesia dan menjadi lebih merata dari sisi pembangunan nasional.

Tumbuhnya ekonomi pedesaan karena alokasi anggaranke desa akan menjadikan desa menjadi Kutub Pertumbuhan (Growth Poles) ekonomi Indonesia yang agraris.

Apabila kita sepakat Indonesia adalah Negara Pertanian dan pertanian adalah ciri dari Perdesaan maka salah bila berpikir melawan gagasan alokasi anggaran desa ditetapkan besaran minimal 10% dalam UU Desa yang akan datang.

Anggota Dewan dan Pemerintah harus belajar dari Iwan fals, “Desa harus jadi kekuatan ekonomi, Agar warganya tak hijrah ke kota, Desa adalah kekuatan sejati, Negara harus berpihak pada para petani, Desalah masa depan kita, Desa adalah kenyataan, Kota adalah pertumbuhan, Desa dan kota tak terpisahkan, Tapi desa harus diutamakan, Desa harus jadi kekuatan ekonomi”… demikian syair desa dalam album manusia setengah dewa.

Pin It on Pinterest

Share This