Makamah konstitusi telah memutuskan gugatan uji materi UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yaitu tentang semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilu harus melakukan serangkaian verifikasi ulang oleh KPU, jadi pada dasarnya pembedaan partai politik menjadi yang lolos PT, dan yang tidak lolos PT serta partai baru sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan ( 2) pada dasarnya adalah bertentangan denngan UUD 1945.

Putusan berikutnya adalah Parlementary Threshold (PT) sebesar 3,5 % dari suara nasional hanya diperkaukan untuk DPR RI saja, artinya PT 3,5% tidak mengikat untuk menghitung kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: (1)Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu; (2)Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merincis ebagai berikut:

  • Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
  • Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
  • Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam hal ini menarik adalah ketika memutuskan semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilu harus melakukan serangkaian verifikasi ulang oleh KPU, ini adalah semangat anti diskriminasi Karena UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) menyebutkan Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kata pemerintahan mengandung arti dalam jabatan eksekutif maupun legislative.

Ketika kita melihat pada putusan kedua yaitu Parlementary Threshold (PT) sebesar 3,5 % dari suara nasional hanya diperlakukan untuk DPR RI saja, artinya PT 3,5% tidak mengikat untuk menghitung kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang pada UU pemilu ditetapkan berlaku untuk DPRD Propinsi dan kabupaten kota, maka menjadi tibul pertanyaan berikutnya, dimana konsistensi pengawalan UUD uang dilakukan MK.

Ketika UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) menyebutkan Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka dengan PT hanya berlaku untuk DPR RI maka telah terjadi pelanggaran UUD yaitu tidak adanya kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Terminologi pemerintahan bias berarti pusat dan daerah, Pemerintahan Pusat adalah DPR RI dan Pemerintah dibawah Presiden, Pemerintahan Daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Gubernur Bupati maupun Walikota.

Mungkin yang selayaknya adalah sekaligus hapuskan PT dalam hal penentuan calon legislative terpilih, dan yang perlu ditunjau ulang adalah keberadaan Fraksi yang jelas tidak dikenal dalam konstitusi.

Atraksi Politik Mahkamah Konstitusi atau apa yang sebenarnya terjadi.

Masih jelas kebingungan kapasitas MK memutuskan sengketa pasangan calon bupati Pati yang diusung oleh PDIP dimana dibacakan pada Senin (22/8/2011),”Mendiskualifikasi pasangan calon Sunarwi dan Tejo Pramono dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pati 2011,” kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat, penggantian bakal pasangan calon pada masa pelengkapan berkas persyaratan pencalonan dibenarkan dan diperbolehkan. Namun, harus dinilai pula apakah calon yang menggantikan pasangan Imam Suroso-Sujoko telah mendapat rekomendasi dari DPP PDIP.

”Berdasarkan ketentuan itu dan putusan PTUN, Mahkamah berpendapat, pencalonan pihak terkait (pasangan Sunarwi-Tejo Pramono) telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimaksud,” kata Harjono. (suara merdeka)

Jelas dan tegas kewenangannya adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, bukan memutuskan tentang proses pemilihan umum, apalagi tentang pelanggaran keputusan partai politik.

Ada yang hilang dalam Perjuangan Konstitusi kita yaitu Konsistensi. Semoga Ketua Mahkamah Konstitusi semakin tinggi tingkat peluang dan keterpilihannya menjadi Presiden 2014 nanti….. hem…