Jakarta, Kompas – Persoalan pemerintahan desa mulai terangkat ke permukaan setelah adanya gerakan protes seluruh kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Saifullah Ma’shum, berpendapat perlu penyelesaian menyeluruh, bukan parsial.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah dan DPR menggunakan inisiatifnya untuk mengajukan undang-undang tentang pemerintahan desa. “Sekarang ini terjadi basa-basi politik yang sangat tinggi di pemerintah pusat. Desa selalu dianggap penting, tapi di konstitusi pun tidak disebut. Pemerintahan desa hanya sedikit disinggung di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004,” ujarnya.

Kemarin wakil ribuan kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2005 tentang Desa ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta. Mereka mendesak MA memberi keputusan tentang hal itu, Senin (3/4) mendatang. Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif Parade Nusantara Surjokotjo, kemarin, seusai menyerahkan uji materi tersebut ke MA pukul 10.45. (WIN/SUT)

Pin It on Pinterest

Share This