Rabu, 19 Mei 2010

Diterima Fraksi Demokrat di ruang rapat fraksi di lantai 9 ruang 9 oleh Bp Abdullah Wahab Dalmonte, Bapak Jufri dan Bapak Amron Daole. Audiensi yang dimulai pukul 09.00 antara lain menghasilkan beberapa catatan yaitu :

  • Sepakat dan sangat dipahami keresahan perangkat desa untuk kesetaraan status perangkat tidak dibedakan dengan sekretaris desa dalam UU Desa yang akan ditetapkan oleh DPR atas usulan pemerintah ( Depdagri )
  • Diharapkan PPDI memberikan masukan atau usulan tentang materi UU Desa tidak hanya seputar pengangkatan perangkat desa sebagai PNS tetapi juga hal hal lain untuk kesejahteraan masyarakat desa
  • Diharapkan Fraksi Demokrat diberikan data jumlah perangkat desa seluruh Indonesia dan statusnya sekarang, artinya berapa diangkat oleh camat atas nama bupati, berapa diangkat oleh kepala desa
  • Materi usulan dan harapan PPDI akan dirapatkan dalam fraksi sehingga dimungkinkan adanya dukungan tertulis dari fraksi Demokrat untuk PPDI

Diterima Dirjen PMD Dedagri di ruang pertemuan aula PMD oleh Bapak Girsang dan Bapak Eko serta Ibu Kristiani. Pertemuan dimulai pukul 11.30. menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut :

  • Sekitar dua minggu yang lalu telah ada pertemuan konsultasi Depdagri dengan komisi II DPR RI membahas tentang RUU Desa.
  • Pemerintah rencana mengajukan ke DPR RI pada bulan juli mendatang
  • RUU Desa yang telah dipersiapkan lebih merupakan peningkatan peraturan dari PP 72 2005 menjadi UU Desa
  • Materi utama adalah kewenangan desa, Keuangan desa, Pemerintahan desa, fungsionalisasi BPD dan kelembagaan desa lain
  • Mengenai perangkat desa dipertanyakan ketegasan PPDI yang diminta status atau kesejahteraan, dan dijawab tegas status yaitu di PNS kan. Disampaikan oleh Bapak Girsang, pada prinsipnya PMD sangat memperhatikan desa dan kesejahteraan perangkat desa, oleh karenanya yang menjadi penting adalah komunikasi PPDI dengan fraksi fraksi di DPR karena sebagaimana dalam UU 32 2004, pemerintah tidak pernah mengusulkan pengangkatan sekdes yang merubah itu adalah DPR.
  • Prinsip Depdagri tidak keberatan dalam hal keinginan di PNS kan perangkat desa, namun yang harus dipahami adalah perlunya koordinasi depdagri dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan dan departemen keuangan.
  • Saran P Girsang, PPDI lebih efektif dan efisien dalam gerakan, salah satunya tidak perlu banyak orang dalam konsultasi sehingga lebih mendalam dalam diskusi. Lebih membangun komunikasi dan komitmen dengan fraksi fraksi di DPR RI

 Diterima Fraksi Golkar di Ruang rapat fraksi lantai 11 ditemui oleh Bapak Satya Widyayudha dan staf khusus komisi II fraksi Golkar, acara dimulai pulu 14.30. Beberpa catatan penting adalah :

  • Diterima usulan dan masukan dan akan dibicarakan di rapat fraksi untuk dimungkinkan adanya surat resmi fraksi mendukung perjuangan PPDI
  • Pernyataan dari kader Golkar tentang tidak mendukung perjuangan PPDI mohon dipahami sebagai kekurang tepatan berkomunikasi mengingat belum ada rapat fraksi yang membahas tentang usulan PPDI

Pertemuan Internal TIM Lobby di padepokan pencaksilat dimulai pukul 22.00 dengan beberapa agenda sebagai berikut :

  • Evaluasi kerja tim lobby
  • Mempersiapkan data data yang dibutuhkan oleh fraksi fraksi
  •  Mempersiapkan pertemuan membahas RUU desa versi PPDI
  •  Mempersiapkan data pendukung untuk pengajuan judicial revew yang disepakati diajukan atas nama organisasi. Oleh karenanya dokumen pendukung legalitas organisasi secepatnya dipersiapkan. Target akhir bulan diajukan judicial review.
  •  Sepakat memasukkan usulan masa jabatan Kepala Desa adalah 10 tahun dengan pertimbangan mengikuti masa jabatan kepala pemerintahan yang lain. Sepuluh tahun dalam artian 2 kali lima tahun ( masa jabatan kepala pemerintahan yang lain ). Pertimbangan sepuluh tahun adalah karena diperlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan konsolidasi masyarakat yang berbeda pilihan dalam pilkades. Masa jabatan tersebut maksimal dua periode untuk melanjutkan regenerasi kepemimpinan desa.
  •  Sepakat dilakukan koordinasi dengan forum sekretaris desa, agar tidak timbul pemikiran PPDI akan membatalkan status PNS sekretaris desa. Jadi sepantasnya PPDI dan farum sekdes dapat berjalan seiring dalam memberikan masukan RUU Desa

Kamis, 20 Mei 2010

Diterima Fraksi PKS di Ruang rapat fraksi ditemui oleh Bapak Gamari Sutrisno yang juga komisi II fraksi PKS, acara dimulai pulu 11.30, beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah :

  •  Sangat dipahami dan dimengerti tuntutan PPDI untuk perangkat desa di PNS kan mengingat adanya ketidak adilan dalam status.
  • Sebagai fraksi yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan, maka Bapak Gamari yang juga anggota Komisi II menyatakan ” Berjanji Siap Memperjuangkan tuntutan PPDI”
  • Untuk pernyataan dari fraksi akan dilakukan rapat fraksi terlebih dahulu, namun apabila secara pribadi, Bapak Gamari siap untuk bertandatangan apapun dalam kontek memperjuangkan usulan PPDI

 Diterima Fraksi PKB… untuk agenda ini saya tidak mengikuti langsung, akan tetapi berdasarkan informasi yang diterima, PPDI diterima oleh Bapak Maliki anggota komisi II dan Bapak Nuryasin. Pada prinsipnya seluruh anggota fraksi PKB siap mendukung dan bertanda tangan menyatakan dukungan atas perjuangan PPDI.

Jum’at, 21 Mei 2010

Diterima Fraksi PDI Perjuangan di ruang rapat lantai 5 oleh Bapak Arif Wibowo dan Bapak Rahadi Zakara yang mereka berdua juga anggota komisi II fraksi PDI Perjuangan sekaligus pokjabaleg, acara dimulai pukul 10.30 dengan beberapa hasil sebagai berikut :

  • Secara prinsip siap mendukung dan memperjuangkan keinginan dan usulan PPDI, yang sedang dlakukan kajian oleh PDI Perjuangan adalah strukutur pemerinthan dan tata pemerintahan secara menyeluruh sehingga diharapkan UU Desa tidak mudah diubah ubah dalam waktu yang sangat singkat.
  • Dapat dinyatakan diawal ahwa Fraksi PDI Perjuangan siap menyatakan dukungan secara tertulis untuk usulan PPDI, oleh karenanya segera disiapkan konsep untuk segera dibuat atas nama fraksi, sebagai langkah awal mungkin dapat dilakukan konsep dukungan dari anggota anggota DPR yang ada khususnya komisi II
  • Diharapkan adanya masukan konsep PPDI tentang otonomi desa yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi untuk mengkritisi usulan dari pemerintah.
  •     d. PDI Perjuangan tidak perlu diragukan lagi dalam dukungannya untuk PPDI, karena sejak awal PDI Perjuanganlah yang selalu memikirkan keberadaan kemajuan perdesaan.

Pertemuan internal TIM Lobby dimulai pukul 11.30 menyepakati segera diadakan pertemuan pembahasan RUU desa yang tentatif waktunya 29 – 30 mei dan tentatif tempatnya di Ciamis dengan mengundang fraksi dan dirjen PMD.

Demikian risalah perjalanan yang dapat saya sampaikan semoga menjadi informasi yang berguna untuk semua kawan kawan seperjuangan PPDI…..

 Salam Perjuangan PPDI

Perangkat Bersatu……. Desa Maju……. Indonesia jaya

 Salam jaya desa nusantara