Perhelatan akbar Persatuan Peragkat Desa Indonesia telah usai dilaksanakan dengan dihadiri beberapa tokoh nasional. Yang menarik untuk dicermati dan kemudian harus dicari jalan keluarnya adalah adanya Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Presiden, Cq Menteri dalam Negeri no 140/22347, tertanggal 29 desember 2010, perihal usulan Kepala Desa Propinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Beberapa hal yang menarik untuk dicermati adalah, Gubernur Jateng, H. Bibit Waluyo sangat mengerti atas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa atas pelaksanaan UU 32 / 2004 dan PP 72 / 2005, namun ada hal ynag yang kurang tepat adalah bahwa gubernur “hanya” mengundang kepala desa dalam pertemuan untuk memberikan masukan pada penyelengaraan pemerintahan desa, tanpa melibatkan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Melihat pertemuan yang dilakukan pada tanggal 14, 23 dan 27 desember 2010, “mungkin merupakan jawaban atas aksi yang dilakukan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) pada tanggal 13 Desember 2010 yang kemudian diterima oleh Menteri Dalam Negeri.

Mencari Solusi atau sekedar Membangkitkan Emosi..?

Kekurang-tepatan Gubernur dalam hal ini assisten pemerintahan Drs. Pujo Kiswantoro adalah hanya sekedar mengetahui tanpa mempertimbangkan esensi materi dari rumusan hasil pertemuan. Beberapa  point yang ditandatangani oleh perumus yang terdiri dari 6 orang perwakilan Kepala Desa terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam. Para Kepala Desa yang bertandatangan adalah :

  1. Heri Sugihartono, Kades Mlatiharjo Kec Gajah Kab. Demak
  2. Sukarno, Kades Langgenharjo Kec. Margoyoso Kab Pati
  3. Agus Tri Raharjo Kades Gedangan Kec. Grogol Kab Sukoharjo
  4. Andoyo, Kades Tegalroso Kec. Parakan Kab Temanggung
  5. H Toto Hardono, Kades Purwonegoro, Kec Purwonegoro Kab Banjarnegara
  6. Suharto, Kades Jebed Selatan, Kec. Taman Kab Pemalang

Dalam masukan dan usulan para kepala desa se Propinsi Jateng, terdapat beberapa point yang perlu mendapatkan pendalaman permasalahan di lapangan dan saran pemecahannya.

ADD tidak cukup

Dari point yang mempermasalahkan adalah psl 68 ayat 1 huruf c PP 72/2005, dimana ADD diberikan oleh Kabupaten Kota minimal 10% dari dana perimbangan. Dalam matrik tang disajikan, permasalahn yang dihadapi di lapangan adalah tidak mencukupi kebutuhan desa, sedangkan sebenarnya dengan istilah minimal maka kabupaten dapat memberikan lebih dari 10%. Sisi yang lain adalah bahwa permasalahan yang harus dicermati adalah apakah sudah semua kabupaten kota memenuhi minimal 10% dana perimbangan untuk ADD, apabila sudah barulah kita bisa bicara dalam kapasitas keputusan gubernur untuk ditingkatkan, karena tidak cukup untuk desa.

Dengan identifikasi masalah yang kurang tepat, maka menjadikan saran pemecahannya pun kurang tepat. Saran peningkatan pendapatan desa dari APBN sebesar 10% untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih sangat dangkal. Desa dengan beda luasan, kepadatan penduduk dan kesulitan akses ekonomi dan infrastruktur adalah bagian lain yang akan menjadi kedala dalam pembagian per desanya.

Hanya ada satu solusi untuk Diskriminasi

Point no dua yang mengangkat pasal 202 uu no 32 / 2004 tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS, dirasa kurang tepat dengan alasan kecemburuan penghasilan, kualitas SDM tidak memadai, sulit menempatkan PNS menjadi Sekdes dan pelayanan tidak optimal 24 jam.

Kembali dengan indentifikasi permasalah yang kurang tepat, maka menghasilkan saran yang tidak menyelesaikan yaitu Sekdes PNS secara bertahap ditarik di pemerintah daerah. Gagasan sekdes PNS ditarik di pemerintah daerah dan sekdes disamakan statusnya dengan perangkat desa lain sungguh tidak menjawab subtansi permasalah yaitu anti diskriminasi.. Permasalahn yag timbul berikutnya adalah bagaimana penempatan sekdes yang ditarik ke pemerintah daerah, dalam formasi apa mereka akan ditempatkan.

Sisi lain adalah tidak konsisten dalam berpikir usulan yaitu apabila ada dana dari APDN masuk ke desa dalam jumlah besar dan menurut aturan perundangan harus dilakukan pelelangan atas pekerjaan negara, pertanyaannya adalah siapa yang akan melakukan lelang, karena yang berhak menjadi panitia lelang atas anggaran negara adalah PNS.

Masa Jabatan Kades tanpa pembatasan periode

Menyoal masa jabatan kades yang 6 tahun berdasarkan psl 52 PP 72/2005 yang dirasa terlalu pendek masih masuk dalam perhitungan alasan, namun usulan masa jabatan 8 tahun tanpa pembatasan periodisasi dan dibatasai dengan usia 60 tahun dan berlaku bagi kades yang saat ini menjabat adalah hal yang dirasakan bertentangan dengan semangat reformasi.

Semangat reformasi mambatasi masa jabatan presiden dan kepala daerah dengan hanya dua periode dimentahkan dengan kehendak untuk tetap menjabat. Berlaku untuk kades yang masuh menjabatpun jelas terjadi sengketa hukum dimana hukum berlaku surut.

Memudahkan pelepasan tanah Bengkok

Harapan untuk pelepasan tanah bengkok diganti dengan tanah diluar desa dan memperbolehkan untusarana pendidikan, kesehatan dan perumahan jelas menjadi sebuah pembenaran atas pelepasan tanah desa dengan tidak memperhatikan esensi sebuah desa.

Desa adalah kawasan dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah petani, dengan memudahkan pelepasan tanah bengkok maka semakin memudahkan hilangnya entitas desa sebagai wilayah pertanian. Kemajuan sebuah desa bukan karena semakin banyaknya kawasan terbangun, akan tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tani yang ada di desa tersebut. Selandia Baru, Thailand, maju karena peternakan dan pertanian, jadi memajukan desa selayaknya dilakukan dengan memajukan kesejahteraan petani.

Kemana PPDI Jawa Tengah

Melihat kenyataan ini jelas bahwa ada elemen dan kelompok yang menentang perjuangan PPDI yaitu perangkat desa di PNS kan seperti yang dilakukan negara pada Sekdes. Jawa Tengah sebagai basis kekuatan PPDI di tingkat nasional, ternyata telah ter “ganggu” oleh surat Gubernur. Bila dicermati lebih jauh adalah PPDI Jawa Tengah, telah pula menetapkan H Murdoko Ketua DPRD sebagai penasehat, sejauhmana komunikasi telah dilakukan oleh PPDI Jateng dengan penasehatnya.

Ini adalah ujian yang harus diselesaikan dengan predikat lulus untuk PPDI Jawa Tengah, karena apabila ujian ini tidak dselesaikan dengan predikat lulus, maka pelemahan perjuangan akan bergulir dan berlanjut di tingkat kabupaten seluruh Jawa Tengah dan akan menjala ke propinsi lain di Indonesia.

Kalo dalam istilah betawi, Ente Jual Ane Beli, mungkin harus ditingkatkan untuk Jawa Tengah, Kamu Jual Kami Borong. Harus diyakini tidak semua kepala desa sepakat dengan rumusan tersebut diatas, dan yang lebih pasti akan lebih banyak sekretaris desa yang tersakiti dengan usulan penarikan sekdes PNS di pemerintah daerah.

Selamat berjuang PPDI Jawa Tengah,……