Dalam sebuah perjalanan Jakarta – Bandung, saya terlibat pembicaarn dengan bung Yoga, teman perjalanan untuk sebuah pertemuan di Jatinangor. Berasa jadi kudet (kurang Update) gara gara saya baru tahu ada informasi dari kalo pemilu 9 april mendatang, coblos lebih dari satu nama di lembar pemilihan suara nanti akan dianggap sah.

Penasaran, malam ini saya sowan syech Google dari suku maya untuk menanyakan kebenaran informasi itu. Dan sebuah kenyataan adalah benar adanya, disampaikan oleh syech Google bahwa “Ayat 3 point d Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013 menyebuurtkan “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama , suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik”.

Dalam ketidak pahaman pertimbangan  KPU menetapkan peraturan itu saya mencoba menerka dan berspekulasi alasan pembenaran atas peraturan itu. Agar tidak menjadi fitnah, maka  terka dan spekulasi saya ini adalah sebuah pernyataan PATUT DIDUGA adanya beberapa hal berikut terkait kebijakan coblos lebih dari satu dianggap suara sah. Hal yang PATUT DIDUGA ini adalah :

  • KPU ingin menunjukkan kerja yang sukses dengan mengurangi angka kertas suara rusak / tidak sah dengan memberikan keabsahan suara coblos lebih dari satu nama dalam satu partai yaitu menjadi suara partai, bukan suara rusak.
  • KPU sedang mendapat order dari para elite politik untuk mengkondisikan “penghilangan” suara caleg potensial non structural. Modus operadi yang mungkin dilakukan adalah dengan menabah coblosan nama lain dalam kolom nomor urut nama caleg dalam satu partai. Dengan cara ini, maka siapapun nama potensial ketika ditima dengan coblosan pada nama lain akan berakibat pada “gugur” nya perolehan nama dari caleg yang dicoblos di awal. Memang hal ini tidak akan mengurangi perolehan suara caleg yang bersangkutan, tetapi akan mengakibatkan hilangnya hak perolehan berdasarkan nama caleg. Modus operandi ini sama dengan cara salah satu peserta pemilu pada saat orde baru, bedanya adalah pencoblosan pada saat itu berakibat pada kerusakan suara dari partai, dan kecenderungan pencoblosan lebih dari satu atau perusakan sudah banyak terjadi untuk coblosan gambar partai paling kiri atau paling kanan.
  • KPU sedang memberi ruang kepada pelaksana pemilihan di tingkat bawah untuk memudahkan “rekayasa perolehan”suara untuk kepentingan pihak pihak tertentu. Modus operadi disini adalh dengan cara melakukan “tambahan” coblosan pada nama nama tertentu yang harus “dikurangi” perolehan coblos nama caleg, sehingga membuat nama yang memperoleh suara terbayak adalah nama yang melakukan pemesanan suara.
  • KPU tidak melakukan pembelajaran pemilih yang cerdas. Dengan coblos lebihd ari satu dianggap sah dan masuk ke suara partai, maka pola ini hampir sama dengan “cara cerdas” ala Megawati saat pemilu 2009 yaitu menyarankan masyarakat emilih tanda gambar partai. “Kenapa repot-repot mencontreng, coblos saja. Saya sarankan untuk coblos banteng gemuk moncong putih,” kata Ketua Umum PDIP itu dalam kampanye di lapangan Desa Kayubihi, Bangli, Minggu 29 Maret 2009.

Semua terka dan spekulasi diatas adalah sebuah kenyataan yang hanya PATUT DIDUGA, sangat terbuka untuk diperdebatkan. Setidaknya kalo sepakat atas PATUT DIDUGA tersebut, maka dibutuhkan kesadaran tinggi untuk MENGHUKUM ELITE dengan cara Pilih Caleg Bawah ( www.votelastname.org ) dan melakukan jaringan pengamanan perolehan caleg nomor bawah.

Terimaksih bung Yoga yang sudah memberikan update tentang KEBIJAKAN KPU yang menurut saya KURANG BAJIK dan TIDAK BIJAK.