Ada 7 dari 9 fraksi menjadi pengusul penggnaan hak interpelasi terhadap Menteri BUMN, Dahlan Iskan terkait diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan No. KEP-236/MBU/2011. Tujuh fraksi tersebut  adalah Fraksi Partai Golkar (22), Fraksi Partai PDI Perjuangan (6), Fraksi Partai Gerindra (4), Fraksi Partai PAN (1), Fraksi Partai Hanura (1), Fraksi Partai PPP (2), dan Fraksi Partai PKS (2). Dan hanya PKB dan Demokrat yang tidak ada dalam daftar pengusul interpelasi

Berdasar sumber yang dirilis detiknews.com, berikut adalah daftar nama pengusul hak interpelasi tersebut : Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE, Ph.D; H Chairuman Harahap SH, MH; Ir. H.M. Idris Laena; Ir. H. Eddy Kuntadi; Hayani Isman; Dodi Reza Alex; Adi Putra Tahir; Bobby Rizaldi; Ir. Markus Nari, M.Si; Muhidin Said; A. Rio Idris; Adi Sukemi, ST, MM; H. Dito Ganinduto, MBA; Ir. Satya Widya Yudha, ME, M.Sc; Budi Supriyanto, SH, MH; Bambang Sutrisno; H.M. Nasrudin, SH; Endang Agustini Syarwan H. Sip; HM. Mahfudh, Msi; H. Hardisoesilo; Emil Abeng; Marzuki Daud (Fraksi Partai Golkar)

Eriko Sutarduga; Adisatrya Suryo Sulisto; Daniel Lumban Tobing; Aria Bima; Sukur Nababan; Prof. Dr. Hendrawan Supratikno (Fraksi PDI Perjuangan) Edhy Prabowo, MM, MBA; Lukman Hakim; H. Abdul Wachid; Agung Jelantik (Fraksi Partai Gerindra) H. Nasril Bahar, SE (Fraksi PAN); Erik Satrya Wardhana (Fraksi Partai Hanura); KH Iskandar Syaichu; H. Nanang Sulaiman, SE (Fraksi PPP); Abdul Aziz S.;H. Refrizal (Fraksi PKS)

Hak Interpelasi

Mari kita lihat makna hak interpelasi, Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Disini mengandung maksud dua hal utama yaitu, pertama meminta keterangan kepada Pemerintah yang berarti kepada presiden dan kedua kebijakan penting strategis berdampak luas bagai masyarakat dan negara.

Dalam hal hasrat interpelasi DPR adalah  terhadap Keputusan Menteri BUMN nomor. KEP-236/MBU/2011, DPR menilai Dahlan Iskan telah salah mendelegasikan sebagian wewenang menteri negara BUMN, sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham BUMN, kepada pejabat eselon I Kementerian BUMN, dewan komisaris, maupun direksi BUMN.

DPR menilai Kepmen ini juga memberi kewenangan kepada direksi BUMN untuk dapat menjual aset yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara.

Aksi DPR dan Aksi Liar Menteri

Interpelasi yang selayaknya digunakan dan ditujukan kepada Presiden sebagai kepala pemerintah ternyata hanya diarahkan pada Dahlan Iskan yang hanya Pembantu Presiden.

Dahlan adalah Menteri yang sering melakukan Aksi Liar ini sekarang menjadi semakin naik kelas, karena senjata yang selayaknya diarahkan kepada Presiden kini hanya digunakan untuk mengarah dirinya.

Aksi ”out off rule” yang dilakukan telah memberikan suasana kebatinan baru bagi rakyat Indonesia yang rindu pada sosok berani dan tegas selayaknya Soekarno dan Soeharto pada jamannya.

Yang menarik adalah ternyata dari 38 pengusul ada 22 adalah politisi Golkar, adakah Golkar sedang terganggu dengan aksi Dahlan Iskan…?

Pemahaman Sederhana Tentang Hukum

Ayat 3 Pasal 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya dalam tata kelola negara kita harus selalu mendasarkan pada hukum. Dalam pemahaman proses sengketa hukum ada Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (seperti: Peraturan Pemerintah, Kepufusan Presiden, Peraturan Daerah, dll.).

Merujuk pada Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , maka keputusan menteri tidak masuk di dalamnya, oleh karena DPR bisa cukup dengan meminta keterangan pada mentri dalam rapat dengar pendapat dan atau meminta kepada presiden untuk meninjau keputusan menteri dan membatalkan. Sepertinya langkah seperti itu juga sudah cukup…

Aksi “lebay” lah para Anggota Dewan Yang Terhormat tanpa sadar telah menilai Dahlan Iskan adalah Presiden Indonesia….. Atau  kepentigan DPR yang terganggu karena tidak bisa ”mengendalikan” direksi BUMN membuat mereka ”parno”….?

Pin It on Pinterest

Share This