Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.

Menurut, Kamus Besar Bahasa Indonesia Istilah “Desa” diartikan sebagai “kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.” Sedangkan “kampung” itu sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang mem¬punyai wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan.

Menurut Aristoteles negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik¬baiknya.16) Negara itu diawali dari manusia, manusia itu kemudian membentuk keluarga, masing-masing keluarga itu bersatu dan membentuk desa, desa-desa yang ditinggali keluarga kemudian membentuk negara atau polis, dengan tujuan untuk dapat mempertahankan diri dari serangan musuh.

Menurut, Ateng Syafrudin istilah yang digunakan sebagai kesamaan istilah “desa”, yakni “swagarma (gramani), dhisa, marga, nagari, mukim, kuria, tumenggungan, negorey, wanua atau negoriy, manoa, banjar dan pertanian. Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Landasan pemikiran seperti ini harus saling kait mengkait satu sama lain, dalam arti kata tidak dapat dipisah-pisahkan. Keanekaragaman yang mendapat pe¬ngakuan, baik secara hukum, politik dan ekonomi, sesungguhnya menjadi fondasi yang kuat untuk men¬dorong partisipasi masyarakat desa dalam penyeleng¬garaan otonomi desa sebagai otonomi ash yang dimiliki oleh masyarakat desa secara partikularistik. Adanya partisipasi yang kuat dari sebagian besar masyarakat desa dalam pemerintahan dan pembangunan desa merupakan cerminan demokratisasi yang berkembang di desa.

Menurut Bagir Manan, setidaknya dalam pengakuan terhadap keanekaragaman (pluralitas) otonomi desa, hams tampak dalam. 2 (dua) hal, yakni: Pertama, pemerintahan desa tidak harus mempergunakan nama desa. Diperbolehkan mempergunakan nama menumt adat istiadat seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya. Kedua, pengakuan terhadap otonomi asli.

Pemerintah Hindia Belanda, pemerintahan desa diberikan keleluasaan untuk mengatur berdasarkan hukum adat masing-masing, menurut adat istiadat masing-masing desa, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 128 ayat (3) Indische Staatsregeling (IS) tanggal 2 September 1854, Stbld. Tahun 1854 No. 2 menegaskan: Aan de Inlandsche gemeenten worden de regeling en het bestuur van hare huishouding gelaten, met inachtneming van de verordeningen uitgegaan van den Gouverneur Generaal, van het gewestelijk gezag, van den resident of van de besturen der bij ordonantie aangewezen zelfstandige gemeen-schappen.

Kaidah yang terkandung dalam IS ini menunjukkan bahwa ada perintah norma agar desa sebagai kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu hams dibiarkan (gelaten) mengatur rumah tangganya sendiri (huishouding gelaten) berdasarkan hukum adat. Menggunakan istilah gelaten (dibiarkan) dan tidak menggunakan istilah “diserahkan”.

Menurut Pemerintah Pendudukan Jepang, semua konsep hukum mengenai pemerintahan desa produk Belanda tetap berlaku dan tidak dihilangkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Bahkan, menurut Unang Sunardjo, “. . . ternyata Jepang mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap desa-desa”. Hal ini dapat  diberi makna bahwa jangankan hanya dilekatkan pada istilah “republik”, istilah “desa” pun dapat dilekatkan pada istilah “negara”, karena “desa” telah menjadi pilar utama dalam kajian-kajian tentang cikal bakal atau asal mula negara.

Menurut Herman Warner Mutinghe. seorang anggota Raad van Indie pada Tanggal 14 Juli 1817 yang memberitahukan kepada pemerintah hindia Belanda  tentang adanya desa-desa di daerah¬daerah pesisir utara Pulau Jawa. Sejak saat itu desa-desa di Pulau Jawa menjadi terkenal sampai jauh ke luar negeri.

Menurut HAW. Widjaja, Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagai¬nya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret”.

Menurut Muhammad Yamin, dalam pidatonya pada Sidang BPUPKI Tanggal 11 Juli 1945 mengharapkan adanya pengaturan pemerintahan desa yang pluriform, yakni bentuk dan nama desa yang bermacam-macam seperti, desa, marga, nagari, gampong dan lain. Dalam bukunya “Tatanegara Madjapahit” menyebutkan:  Kesatuan-kesatuan desa dengan berhak otonomi menurut hukum adat Indonesia pada waktu sekarang dikenal juga dalam piagam (casana; prasasti) dengan nama lain, yaitu swagrama (grama); kota tempat kediaman bernama pura. Pertulisan Pelumpungan (752) menamai desa Hampran (Prampelan) dengan perkataan “Hampra-grama”. Yang menjadi inti dari¬pada susunan masyarakat ialah kesatuan keluarga yang dinamai kula; dan di atas kesatuan ini tersusun kesatuan yang lebih tinggi, yaitu gotra, yang ber¬anggota senama (gotraja; sagotra). Kesatuan keluaga ialah bersifat persatuan harta benda, perumahan, penyembahan nenek moyang, dan kedewaan ber¬sama. Perkumpulan didirikan untuk mengerjakan perusahaan hidup dan untuk kepentingan agama dengan memakai pelbagai nama, seperti: gana, puga, dan creni.

Menurut Nasroen, Desa di Indonesia telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau. Dari zaman ke zaman, desa, nagari, marga ini ada dan tetap ada sampai dewasa ini. Majapahit telah hilang, demikian pun Sriwi¬jaya, Atjeh, Bugis, Minangkabau, Mataram dan sebagainya. Hindia Belanda, Pendudukan Jepang telah lenyap, tetapi desa, nagari, marga itu tetap ada. Dari jalan sejarah ini, sebagai bukti dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu negara akan tetap ada, selama desa, nagari, marga itu ada, asal negara itu sanggup menyatukan dirinya dengan desa, nagari, dan marga itu.

Menurut RDH. Koesoemahatmadja, dapat dikatakan bahwa “Desa” merupakan struktur pemerintahan yang asli bagi bangsa Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh bahwa: Desa adalah bentuk ash dari masyarakat tempat tinggal bersama dari beberapa ratus sampai beberapa ribu orang yang merupakan face to face group (kalau tidak saling mengenal, mereka paling sedikit kenal mengenal muka), faktor-faktor mana mempunyai daya pengikatnya yang kokoh sehingga mereka merasa bersatu, sekeluarga/seketurunan dan seba¬gainya. Pada umumnya, penduduk desa masih memegang teguh adat istiadat yang merupakan “pagar masyarakat”, sumber kekuatan yang mengatur penghidupan mereka di segala lapangan dan jurusan.

Menurut ,Sutardjo Kartohadikoesoemo perkataan “desa”, “dusun”, “desi” (ingatlah perkataan swadesi), seperti juga halnya dengan perkataan “negara”, “negeri”, “negari”, “nagari”, “negory” (dari perkataan “negarom”), asalnya dan perkataan Sanskrit (sanskerta), yang artinya tanah-air, tanah-asal, tanah kelahiran”.

Menurut, Van Vollenhovenn dalam bukunya: “Staatsrecht Overzee” mengatakan bahwa: Wanneer in 1596 het eerste schip met de driekleur aan den mast in den Indischen archipel binnenvait, is dat land staatsrechtelijk geen “woest en ledig” land. Het is boordevol instituten van yolks-en gezagsordening: bewind door of over stammen, dorpen, bonden, republieken, vorstenrijken. Allerminst een samenhangend geheel – ondanks den vroegeren machtigen groei en het vroegere tijdelijk overwicht van madjapahit –; maar wel een complex van Oostaziatisch staatsrecht, inheemsch gebleven ondanks Hindoesche en Mohammedaan-sche invloeden op de bevolking.

(Ketika sebuah kapal berbendera tiga warna masuk daerah Indonesia pada tahun 1596, daerah itu dalam arti kata Hukum Tatanegara, tidaklah merupakan sebidang “tanah kosong dan tandus tidak tergarap”. Daerah itu penuh padat dengan lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah, yang dikuasai oleh atau berkekuasaan atas suku-suku bangsa, kesatuan perkampungan, republik-republik dan kerajaan-kerajaan. Hanya sifat kesatuan sama sekali tidak ada meskipun negara Majapahit dahulu tumbuh dengan kokohnya dan memegang pimpinan yang kuat, dan yang terdapat adalah justru suatu hukum tata negara Asia Timur yang jalin berjalin, dan tetap bersifat asli, walaupun penduduknya banyak terpengaruh oleh kebudayaan Hindu dan Islam).

Sekedar kumpulan catatan tentang DESA….. dan Menurut Iwan Fals,  Desa harus jadi kekuatan ekonomi, agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Desa adalah kekuatan sejati, Negara harus berpihak pada para petani Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan