Undang-undang (UU) desa yang sudah menjadi keputusan politik pada 2006 harus dibuat dan merupakan pecahan dari UU 32 2004 tentang pemerintahan daerah sepertinya kini mulai menemukan bentuknya.

Bentuk baru nya adalah desa sepertinya akan dijadikan “otonom” dalam arti diberi hak mengatur rumah tangganya sendiri , sepertinya menjadi kabar baik.

Yang sepertinya kabar baik adalah diberinya ruang keberadaan dua jenis desa, yaitu desa dan desa adat, Desa dan desa adat bukan merupakan unit pemerintahan pada tingkat tiga setelah kabupaten/kota, Desa mendapat besaran alokasi langsung dari APBN dan yang terakhir adalah kembali dihidupkan Badan Perwakilan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Kabar Baik itu adalah kabar Buruk

Ketika nega mengakui kembali keberadaan Tap MPR sebagi sumber hokum setelah UUD sesuai UU no 12 tahun 2011, maka RUU Desa selayaknya melihat kembali Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi nomor 7 yang menekankan adanya otonomi bertingkat provinsi, kabupaten/kota serta desa atau dengan nama lain yang sejenis.

Isi selengkapnya dari rekomendasi nomor 7 yaitu sebagai berikut : Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi, kabupaten/kota, desa / nagari / marga, dan sebagainya.

Dalam hall desa bukan menjadi daerah tingkat tiga seperti dalam kabar baik tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah berdasar apa kemudian desa harus diatur demikian detail pengelolaan pemerintahan sampai ada alokasi langsung dana dari APBN…? Ini adalah bagian pertanyaan yang mungkin karena kebodohan pemahaman penulis tentang tata pemerintahan.

Kabar baik itu tidak belajar dari kesalahan masa lalu

Carut marut desapasca reformasi dimulai dengan lahirnya UU 22 tahun 1999 dimana di desa dimunculkan legislative desa yaitu Badan Perwakilan Desa, yang kemudian menjadi sumber ketidak tenangan pemerintah desa. Dalam UU 32 2004 konsep ini sudah dirubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, tapi mengapa ini kemudian akan ditimbulkan lagi….? Kembali pertanyaan bodoh karena keterbatasan pemahaman penulis tentang kultur desa yang diharapkan guyp rukun gotong royong, musyawarah muwakat dalam suasana kekeluargaan.

Catatan lain adalah gejolak diskriminasi hasil UU 32 2004 tentang sekretaris desa yang diisi PNS, ternyat tidak ada perubahan apapun dalam rencana UU Desa yang akan datang. Kalau desaitu otonom punya hak mengatur rumah tangganya sendiri, kalau desa itu bukan merupakan daerah tingkat tiga, apa relefansinya Sekretaris Desa tetap diisi PNS, dimana otonomnya, dimana kebebasan desa mengatur rumah tangganya sementara ada “orang kabupaten” yaitu sekdes yang masuk dalam struktur pemerintah desa…. ? kembali ini adalah lontaran kebodohan penulis memahami pemikiran dari para ahli dan politisi.

Desa sepertinya akan mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya, tapi disisi lain penulis melihat desa sedang dijadikan kelinci percobaan para pintar dan pemilik kebijakan republik.

Mari Kita lihat pesan pendiri Bangsa

Pesan pendiri bangsa tentang Pemerintah daerah jelas termaktub dalam UUD 1945 asli yaitu BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH dalam Pasal 18 yang berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Dan dalam penjelasan jelas disebutkan :

  • Olehkarena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
  • Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Akhirnya penulis hanya menunggu semangat para pemilik kebijakan untuk Jangan sekali kali melupakan sejarah……

Pin It on Pinterest

Share This