Menunjuk pada Keppres 81 Tahun 1986 tentang Pahlawan dan Proklamator sudah pernah dikeluarkan oleh Presiden Soeharto, maka pemberian gelar sebagai proklamator adalah hal yang tidak bisa dielakkan dengan alasan apapun.

Dalam UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda jasa dan Tanda Kehormatan dalam penjelasan pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “Pahlawan Nasional” adalah Gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Kebangkitan Nasional, Pahlawan Revolusi, dan Pahlawan Ampera. Dalam ketentuan ini, tidak termasuk gelar kehormatan Veteran”. Ini artinya Soekarno Hatta secara otomatis menjadi Pahlawan Nasional tanpa perlu diterbitkan lagi Nomor 84/TK/tahun 2012 untuk Soekarno dan Keppres lain untuk Hatta.

Soekarno yang masih “dianggap” pembela dan pelindung G30S/PKI seperti yang disebutkan Tap MPRS no 33/MPR/1967, jelas bisa menjadi rujukan kontitusi / hukum untuk para pelindung pemberontakan atau penjahat kebangsaan.

Dalam klausul menimbang huruf © Tap MPRS no 33/MPR/1967 menyebutkan “bahwa berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dalam suratnya No. R-032/’67 tanggal 1 Pebruari 1967, yang dilengkapi dengan pidato laporannya dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berpendapat, bahwa ada petunjuk-petunjuk yang Presiden Sukarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G-30-S/PKI;”

Dan oleh karenanya, SANGAT SANGAT MUNGKIN para pemberontak atau penjahat kebangsaan lain diberi Gelar Pahlawan Nasional karena dinilai memberikan karya untuk bangsa Indonesia.

Yang paling tepat dilakukan adalah dicabut dulu Tap MPRS no 33/MPR/1967 dan baru kemudian diberikan pahlawan nasional kepada Soekarno.

Dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan (meski ketua MPR sekarang adalah Menamtu Soekarno), maka setidaknya DPR melakukan amandemen UU No 20 Tahun 2009 dan kembali mengkategorikan gelar kepahlawanan dengan lebih detail tidak digeneralisir.

Keputusan presiden tantang gelar pahlawan nasional adalah keppres yang tidak memiliki nilai karena hanya melakukan pemecahan keppres dari keppres terdahulu 81 Tahun 1986 tentang pahlawan proklamator.

Bisa jadi ini adalah penghargaan politik untuk agenda politis antara presiden SBY kepada keluarga Soekarno……

Pin It on Pinterest

Share This