Seperti dilansir detik.com bahwa ” Dalam rapat paripurna menteri di Istana siang tadi (2/12/10), diputuskan bahwa Gubernur DIY dipilih langsung oleh rakyat. Draf RUU ini nantinya akan diserahkan ke DPR.” menunjukkan bahwa sikap Presiden tetap tidak berubah meski ”yogyakarta bergolak”. Ini dapat dimaknai sebagai sebuah tanda bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih memperhatikan dasar hukum / konstitusi UUD pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing – masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis serta 18B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan¬satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang dan undang.  .  Sedang keberadaan UUD pasal 18B (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, tidak dimaknai sebagai sebuah adat atau hak tradional bahwa Raja Kasultanan dan Paku Alaman adalah sebagai kepala daerah Istimewa, mungkin itulah yang dimaksud dalam pidato Presiden tentang perlunya masyarakat memahami UUD yang ada.

SBY Tidak Perlu Minta Maaf

Meskipun telah menyampaikan salam khusus untuk masyarkat Yogyakarta  “Khusus pada masyarakat DIY, saya menaruh hormat dan terimalah salam saya. Sebagai kepala negara, saya hormati keistimewaan DIY”, ternyata pidato Presiden (SBY) tidak menyelesaikan tuntutan rakyat Yogyakarta, rakyat Yogya juga menagih Presiden untuk secara langsung meminta maaf.  Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Paguyuban Pedukuhan se-Yogyakarta, Sukiman Hadiwiyono, Kamis (2/12/2010). “Selain tidak ada penekanan yang bisa dijadikan penyelesaian, SBY juga sama sekali tidak meminta maaf kepada rakyat Yogya,” tegasnya seperti dilansir inilah.com.

“UU yang saya rancang untuk menghormati Saudara, memberikan kepastian dan mewadahi keistimewaan Yogyakarta dalan UU,” tambah SBY pada masyarakat DIY. Presiden juga mengundang partisipasi masyarakat dengan memberikan masukan dalam RUUK Yogyakarta seperti disampaikan Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Kamis 2 Desember 2010 “Saya minta masyarakat Yogyakarta tenang, silakan menyampaikan masukan dan rekomendasi,” kata Presiden

Presiden lebih melihat ada yang salah dalam pemberitaan dengan menyampaikan “Apa yang diramaikan oleh media massa, ada yang digeser ke sisi lain, bahkan seolah-olah ada konflik pribadi antara saya dan Sri Sultan. Untuk itu saya pandang perlu untuk kembali perlu mengingatkan, tentang perkataan saya sewaktu memberi pengantar dalam rapat kabinet,”. Dari pernyataan ini sangat jelas bahwa memang menurut Presiden tidak ada yang salah dari beliau sehingga tidak perlu minta maaf. Masyarakat harus bisa memahami dan belajar konstitusi, mungkin inilah gaya kepemimpinan Presiden SBY.

Sultan Tidak Pernah Bersalah

Pada Pisowanan Agung 18 April 2007 ketika masyarakat meminta kejelasan tentang pernyataan Sultan serta menyampaikan aspirasi agar Sultan HB X tetap bersedia memimpin. Sultan Hamengku Buwono X (HB X) menegaskan kembali untuk tidak menjadi Gubernur DIY dalam Pisowanan Agung yang dihadiri sekitar 40.000 warga Yogyakarta.

Dilanjutkan  pada tanggal 28 september 2010, Sultan HB X  menyampaikan“Yang berhak menentukan apakah Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan pemilihan atau penetapan adalah rakyat Yogyakarta sehingga ketika pemerintah pusat menentukan adanya pemilihan untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur maka harus dilakukan referendum terlebih dahulu,”

Dengan tidak bersedia menjabat kembali menjadi Gubernur dan lontaran referendum yang disampaikan Sultan HB X yang terkesan tidak memberikan alternatif harus bagaimana bila beliau tidak berkenan menjadi Gubernur, siapa yang paling tepat mengantikan dan bagaimana cara menentukan, maka tidak boleh dimaknai bahwa Sultan HB X bersalah. Masyarakat harus bisa mengerti, memaknai dan memahami pernyataan dan gaya kepemimpinan seorang Raja Sultan HB X

SBY meminjam tempat

Presiden SBY dalam kesempatan itu juga menyampaikan ”Kalau dari sisi politik praktis, tolong dicatat tebal-tebal oleh saudara, oleh insan pers, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan di republik ini, saya berpendapat untuk kepimimpinan dan posisi gubernur DIY lima tahun yang terbaik dan yang paling tepat tetap Saudara Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ini posisi saya sebagai presiden. Dan dalam kapasitas saya yang lain, saya meminjam tempat pada forum ini, sebagai ketua dewan pembina sebuah partai politik, tentu saya akan mengalirkan pandangan dan pendapat ini sebagai garis politik partai yang saya bina.”

Yang perlu dicermati adalah apakah yang dimaksud mengalirkan pandangan dan pendapat sebagai garis partai yang dibina itu adalah gubernur DIY lima tahun yang terbaik adalah Sulan HB X dan harus diuji dalam Pilkada Langsung atau Tiap lima tahun Sultan HB X akan diperpanjang masa jabatan tanpa pemilihan, kita lihat saja apa pendapat dari Fraksi Demokrat pada saat mengajukan Daftar Isian Masalah menanggapi RUUK Yogyakarta yang diajukan pemerintah kepada DPR dimana didalamnya terdapat pasal yang mengatur bahwa Gubernur DIY dipilih langsung oleh rakyat.

Pelajaran yang dapat dipetik

Setidaknya ada dua hal yang dapat dimaknai dari peristiwa ini adalah (1) bahwa dalam RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat ”dipastikan” tidak akan pemilihan gubernur atau bupati walikota oleh DPRD, tetapi tetap dilakukan dengan pemilihan langsung dan (2) adanya pembelajaran berharga bagi mereka yang ingin berjuang melawan kebijakan pemerintah harus lebih jeli dan rapi berhitung dalam perjuangannya. ”negara kita adalah negara hukum dan negara demokrasi” demikian disampaikan oleh Presiden SBY salah satu dari tiga pilar sistem nasional.

Semoga kita masih bisa berharap dari wakil rakyat untuk memahami harapan Keistimewaan Yogyakarta menurut mayarakat dan masyarakat cukup sadar dan bersabar memahami bahwa ada pengalan cerita sejarah Indonesia yang sedang berjalan untuk pembaikan Indonesia..

Waktu yang akan menentukan apa dan bagaimana wakil rakyat kita memaknai Keistimewaan Yogyakarta.Waktu juga yang akan menentukan bagaimana kesadaran dan kesabaran masyarakat Yogyakarta menerima kebijakan yang dirumuskan oleh para politisi ( Presiden / Pemerintah dan DPR )