Pengakuan Desa oleh Negara saat ini sedang diuji dalam pembahasan RUU Desa di DPR RI. Desa yang ”diangap” sebagai ujung terdepan pelayanan negara dan pemerihan terhadap rakyatnya sugah selayaknya harus mendapatkan arti strategis.

Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu.

Menilik pada sejarah pasang surut pengakuan posisi desa, maka kita perlu melihat pada beberapa sejarah perundangan tentang Desa sejak Indonesia Merdeka.

Di era Orde Lama, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam UU No 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maupun dalam UU No 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah serta UU No 19 tahun 1965 tentang Desapraja.

Wakil Presiden Moch. Hatta pada konggres Pamong Praja di Solo tahun 1955, melontarkan pandangan yang dikenal sebagai konsepsi Hatta tentang otonomi. Hatta mengatakan bahwa sebaik-baiknya otonomi apabila diletakkan pada kabupaten, kota serta desa, sedangkan propinsi bersifat administratif belaka..

Pemikiran Hatta untuk memperkuat desa tidak lepas dari kenyataan bahwa desa pada masa itu merupakan tempat kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dengan memperkuat desa berarti mendekatkan pelayanan pemerintahan pada unit yang terdekat dengan masyarakat.

Di Era Orde Baru, Desa diatur dengan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah jo. UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan dominasi asas dekosentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam UU ini, kepala desa dijadikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sehingga kekuatan desa dihilangkan.

Di Era Orde Reformasi, Proses pembelajaran ulang demokrasi bagi desa melalui UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dimana desa diatur didalamnya. Dalam UU ini dihidupkan kembali ruh demokrasi di desa, namun ternyata tidak dapat berlangsung lama mengingat pada semangat penataan ulang otonomi daerah di Indonesia

Ada semangat Otonomi sampai tingkat desa dalam amanat MPR yang tidak dilaksanakan dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah penganti UU 22/1999.

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi nomor 7 yang menekankan adanya otonomi bertingkat provinsi, kabupaten/kota serta desa atau dengan nama lain yang sejenis. Isi selengkapnya dari rekomendasi nomor 7 yaitu sebagai berikut : ”Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi, kabupaten/kota, desa / nagari / marga, dan sebagainya”.

Dengan UU  No. 32/2004, tidak ada otonomi desa dan kembali desa kembali dimaknai sekedar sebagai saluran administratif kewenangan negara lewat kabupaten/kota, tanpa memiliki daya tawar terhadap berbagai kebijakan negara kecuali desa mempunyai hak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia karena Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. (pasal 207 UU  No. 32/2004)

RUU Desa usulan Pemerintah Tidak Lebih Baik dari Kolonial Belanda

Indlandsche Gemeente Ordonanntie (IGO) Stbl. 1906 No. 83, salah satu aturan hukum pada masa kolonial, memberikan ruang demokrasi yang luas bagi desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri (self governing community) dalam bentuk pengakuan hak-hak kultural desa, sistem pemilihan Kepala Desa, desentralisasi pemerintahan pada level desa, parlemen desa dan sebagainya.

Self governing Comunity inilah yang kini ditawarkan oleh pemerintah dalam RUU Desa, namun ada ketidak konsistenan dalam penawaran pola ini. Hal ini dapat dilihat dari penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam sekretaris desa dan pengaturan begitu detail tentang pemeritahan desa.

Pemerintah Kolonial Belanda pun tidak pernah menempatkan pegawai pemerintah dalam struktur pemerintahan desa, tidak pernah ikut mengatur  cara pemilihan kepala desa dan perwakilan desa, tidak mengatur masa jabatan kepala desa dan perwakilan desa, tidak pernah mengatur tugas tugas dan tanggungjawab pemerintah desa, bahkan tidak pernah juga mengambil hak pengangkatan dan penghentian kepala desa.

Kini kita menunggu para politisi Senayan menempatkan desa, akan mendapat tempat terhormat atau berlanjut mengecilkan desa setelah hilangnya peraturan desa dalam tata urutan perundangan yang diakui oleh negara. Peraturan desa yang diakui pada Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kemudian telah dihilangkan pengakuan keberadaan Perturan desa dalam UU nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pin It on Pinterest

Share This