Mungkin tidak semua orang ingat pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY pada  pembukaan Rapimnas II PD di Arena PRJ Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/4/2009).

Dengan jelas dan tegas meminta kepada pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat tidak lagi mendasarkan koalisi dengan mengacu pada ideologi masing-masing parpol, melainkan kepada platform dan kontrak politik.

“Koalisi nanti harus dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi partai. Tapi berdasarkan atas kesamaan platform, arah kebijaksanan, aturan main dan kontrak politik yang jelas,” ujar SBY yang dirilis oleh inilah.com.

SBY bahkan mengatakan, aturan main itu harus dijalankan jangan sampai koalisi itu terbentuk tapi ada salah satu partai yang menjatuhkan pemerintahan. “Aturan main ini perlu disusun secara gamblang dibukakepada masyarakat dan sama-sama dijalankan oleh peserta koalisi,” imbuhnya.

Belumjuga masyarakat ikut membaca kontrak politik para ”penguasa” tentang Tata Etika Pemerintahan RI 2009-2014 yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009, pada pada 23 Mei 2011 lalu telah diadakan pembaharuan kotrak kesepakatan parpol koalisi yang ditandatangani oleh semua pimpinan parpol koalisi beserta Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono.

Beberapa klausul yang menarik dari 8 poin adalah terdapat pada 3 poin kesepakatan yaitu :

Poin 1. menyebutkan bahwa setiap anggota koalisi wajib memiliki dan menjalankan semangat kebersamaan dalam sikap dan komunikasi politik, yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak yang tulus untuk berkoalisi. Anggota koalisi sepakat untuk tidak mengeluarkan pernyataan dan tindakan maupun komunikasi politik yang senantiasa menyerang dan mendiskreditkan satu sama lain,

Poin 2. Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Presiden, (yang dalam hal ini dibantu oleh Wakil Presiden) menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, setelah mempertimbangkan pandangan dan rekomendasi pimpinan partai koalisi pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Setgab, wajib didukung dan diimplementasikan baik di pemerintahan maupun melalui fraksi-fraksi di DPR. Menteri-menteri dari parpol koalisi adalah merupakan perwakilan resmi parpol koalisi, karena itu wajib menjelaskan dan mensosialisasikan segala kebijakan maupun keputusan yang telah ditetapkan oleh Presiden kepada partainya.

Poin  5. Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.

Terlihat sangat jelas dan tegas didalam nota kesepakatan itu bahwa komitmen koalisi adalah komitmen bagi bagi kekuasaan. Selayaknya sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan / perwaklan” telah bersama sama oleh mereka peserta koalisi berubah menjadi “Kebohongan yang dipimpin oleh kerakusan dalam Persekongkolan Kekuasaan”.

Memang benar bahwa politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, tatapi sebenarnya kekuasaan bukanlah tujuan akhir dari kegiatan politik. Tujuan akhir berpolitik adalah mewujudkan cita cita berbangsa dan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan mendasarkan pada Pancasila.

Kontrak politik tidak akan pernah dipublikasikan ketika tidak ada perstiwa ”pengkhiatan” PKS terhadap koalisi, pun yang ditujukkan oleh ketua PPP seperti yang ada diatas juga merupakan perbaruan kontrak politik. Publik tidak pernah tahu kontrak politik 15 Oktober 2009. Sungguh sebuah pembohongan dan pembodohan telah terjadi dan dilakukan oleh partai politik peserta koalisi.

Pada akhirnya berpulang pada kita para pemilih, untuk kemudian mengambil sikap yang bijak dalam penggunaan hak politiknya pada pemilu 2014…..

Pin It on Pinterest

Share This