Korupsi adalah sebuah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya kelompoknya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi adalah penyakit yang sudah mengakar yang perlu tindakan revolusioner dalam pemberantasannya.

Gerakan social yang mampu menjadikan korupsi sebagai sebuah mimpi buruk dan phobia sangat diperlukan, salah satu cara yang dapat dikembangkan adalah hukuman social masyarakat mengingat terasa di semua lembaga peradilan sudah pula terjamah perilaku korup. Lembaga peradilan telah mulai kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman.

Masih jelas dalam ingatan kita bangaimana phobia masyarakat dengan komunis pada saat peristiwa 65 adalah contoh bagus untuk menghilangkan budaya korup dalam birokrasi maupun politik

Konsep pengampunan dimulai dengan deklarasi harta miliki politikus dan birokrat dan setelah deklarasi harta, mereka berjanji tidak akan melakukan korupsi, apabila melakukan korupsi maka akan disita seluruh harta benda yang dimilikinya.

Ketika darah koruptor halal, harta koruptor bisa jadi rampasan perang

Gagasan hukuman mati bagi koruptor yang diamini oleh Muhammadiyah dapat diartikan ”darah koruptor halal”, sungguh dapat menjadi dasar yang baik untuk membangun moralitas.

Perang terhadap mental korupsi dimana koruptor adalah para pengikutnya adalah sebuah perang moralistas yang harus mendapat dukungan dari mereka yang telah menerima akibat adari tindak korupsi ini yaitu kaum miskin.

Dalam sebuah perang, darah musuh adalah halal dan seluruh harta bendanya bisa menjadi harta rampasan perang. Harta rampasan perang “ghonimmah” dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak dalam hal ini dalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya asset tanah dan bangunan di desa desa di seluruh Indonesia yang dimiliki oleh orang orang kota dalam konteks yang bersangkutan memperoleh harta dengan cara tidak wajar / korup, maka selayaknya dikuasai oleh desa untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam hal ini diperlukan pemahaman dan penyadaran bersama oleh masyarakat desa untuk ikut terlibat aktif dalam mengawasi peningkatan kekayaan seorang birokrat maupun politisi.

Apabila disuatu daerah tepatnya di desa tersebut terdapat asset koruptor maka bersama sama masyarakat, kepala desa atas nama masyarakat desa mengambil alih asset koruptor menjadi asst desa yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam hal asset sudah dikuasai oleh desa, maka penggunaannya didasarkan pada kesepakatan rembug / musyawarah desa. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mengembangakan Badan Usaha Milik Desa dengan modal awal adalah asset koruptor tersebut.

Dalam hal perjuangan investigasi harta para birokrat dan politisi yang terindikasikan dalam kegiatan korupsi, maka para investigator ini berhak mendapatkan apresisasi dalam bentuk jasa investigasi.

Apresisasi jasa investigasi dapat dilakukan dalam bentuk consensus nilai jasa berupa porsentase dari hasil rampasan perang, dalam konsep kerja pengaturan zakat dikenal dengan hak amil.

Mungkin ini dapat menjadi salah satu cara membangun effek jera dan phobia bagi korupsi…