Gayus adalah potret buruk aparatur pemerintah, Berita gayus yang telah menyedot perhatian publik adalah sebuah tontonan yang sangat tidak mendidik bagi kehidupan bangsa Indonesia ke depan dalam hal penegarkan hukum. Gayus yang disebut sebagai mafia pajak yang diduga dapat merugikan negara sampai trilyunan rupiah dengan ”kekuatannya” mampu 68 kali keluyuran keluar sel Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok yang dikenal sangat ketat, kekuatan gayus minimal adalah uang yang meski menurut Adnan Buyung Nasution pengacara Gayus, polisi telah menyita uang Gayus sekitar Rp 77 miliar. Disamping ”kekuatan” lain yang harus dipelajari dan didalami lebih dalam.

Sungguh hal yang sangat luar biasa, seorang pegawai negeri Gayus tambunan PNS golongan IIa ( yang normalnya bergaji Rp 1.655.800,- ) ternyata mampu memiliki asset sampai puluhan miliar rupiah, adalah sebuah tanda besar yang dengan mata telanjangpun ”layak dipertanyakan”.  Benarkah seorang gayus dalam posisinya sebagai pegawai negeri ”hanya” untuk status, sementara penghasilan utamanya adalah bisnis lain, adalah salah satu pertanyaan yang harus didapatkan jawabannya. Bila memang ada bisnis lain, adakah bisinis tersebut terkait dengan posisi dan jabatannya di dalam pemerintahan, dan seterusnya pertanyaan bisa terus kembangkan.

Sementara masih ada bekas dalam ingatan kita tahun 2008, kasus jaksa Urip yang terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang 660 ribu dolar AS dari Artalyta Suryani dan melakukan pemerasan sebesar Rp1 miliar terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glen Surya Yusuf yang pada akhirnya dihulum 20 tahun penjara.

Korupsi adalah sebuah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya kelompoknya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Tidak cukup berharap dari KPK

”Pertarungan cicak buaya” sudah lama berlalu dan hal yang perlu dilihat adalah pertarungan itu bukan kemenangan KPK atau bibit candra terhadap tekanan ”kekuasaan”, namun lebih merupakan kekuatan rakyat melawan kekuasaan. Bibit candra bukan siapa siapa kalau masyarakat tidak perduli dan kemudian membangun kekuatan dukungan untuk Bibit Candra.

Pemilihan ketua KPK yang sedang dijalankan, siapapun yang terpilih baik P Busyo maupun P Bambang, tidak akan berarti apa apa bila semua pemberantasan korupsi harus dibebankan di satu lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. Masih ada ribuan laporan dan pengaduan masyarakat yang belum tertangani oleh KPK hingga saat ini adalah salah satu alasan mengapa kita tidak bisa mengantungkan harapan pada KPK saja dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Masyarakat harus dilibatkan aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, bukti kekuatan dukungan masyarakat dalam sesi drama ”cicak lawan buaya” cukup sebagai alasan untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Partisipasi masyarakat

Undang undang nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bukti komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana yang jelas sangat membuat kondisi Bangsa ini terpuruk. Dalam undang undang tersebut jelas dalam pasal 41 bahwa Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang antara lain dalam bentuk (a) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; (b) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; (c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; (d) hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; (e) hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Disamping hak tersebut diatas, dalam pasal 42 disebutkan  bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor dapat ditemukan dalam Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam hal pemberian penghargaan antara lain diatur bahwa Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan dan Penghargaan dapat berupa piagam atau premi.

Pemberian penghargaan ini diatur dari pasal 7 sampai pasal 11 yang antara lain didebutkan bahwa Pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang penyerahan piagam dilakukan oleh Penegak Hukum atau Komisi artinya bisa Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman atau KPK.

Sementara menyangkut premi, besaran yang telah ditetapkan adalah paling banyak sebesar 2ˆ (dua permi atau dua perseribul) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap yang penyerahan premi dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

No Free Launch

Dari pengalaman terbongkarnya kasus korupsi dapat dicermati banyak kasus berkat peran serta masyarakat, kelompok masyarakat baik LSM maupun ormas serta peran aktif media. Ini berarti kekuatan masyarakat harus lebih diberdayakan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat berbagai cara dapat dilakukan salah satunya adalah memberikan penghargaan yang ”pantas” bagi mereka yang memberikan partisipasinya dalam usaha pencegahan dan pemberantasan Korupsi.

“Tidak ada makan siang yang gratis atau no free launch” adalah kata kunci yang mungkin perlu dicermati. Melakukan apa, untuk siapa dan mendapatkan apa adalah renctetan pertanyaan yang perlu diuraikan dengan baik.

Pemerintah dalam hal ini telah dengan jelas dan tegas dalam PP no  71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa partisipasi masyarakat masih rendah bahkan cenderung kasus korupsi ”digunakan” oleh beberapa pihak sebagai ”mesin uang”.

Mungkin yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah menyangkut penghargaan yang mungkin masih dinilai ”kurang berharga”. Lembar piagam yang dirasakan kurang ada manfaatnya, juga nilai premi yang ”hanya 2 per seribu” dari nilai kerugian keuangan negara ”yang dikembalikan”.

Premi 50%, membangkitkan semangat LSM dan Ormas

Dalam rangka kegiatan pemberantasan korupsi, masyarakat, LSM maupun Ormas harus melakukan investigasi dan penghimpunan data yang valid agar kasus yang diadukan dapat ditanggapi dengan baik oleh para penegak hukum. Dalam proses investigasi dan penghimpunan data ini disamping memerlukan keahlian khusus diperlukan juga biaya operasioanl yang tidak kecil. Apabila diibaratkan pemberantasan korupsi adalah sebuah perang antara koruptor dan anti korupsi, maka kekuatan gerakan anti korupsi harus mempunyai strategi dan amunisi yang handal agar dapat memenangkan peperangan.

Dalam Islam mungkin kita bisa identikan ini dengan Q.S. al Anfal : 41 yang dalam terjemahannya adalah “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”, maka selayaknya pasukan perang mendapatkan bagian empat per lima dari harta rampasan perang.

Dalam semangat melakukan pemberdayaan masyarakat untuk berperan memberantas korupsi, maka sepantasnya pemerintah melakukan amandemen PP no 71

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This