Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada januari lalu ternyata mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Usul ini berkaitan dengan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz.

“Menaikkan harga BBM paling realistis,” kata Presiden RI ke-5 ini seusai acara peringatan ulang tahun PDI Perjuangan di kantor pusatnya di Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa 10 Januari 2012 seperti yang dirilis oleh tempo.co

Ketua Umum PDI Perjuangan ini menilai, ketegangan di antara kedua negara itu bisa berdampak pada harga bahan bakar minyak di Indonesia. “Harus dilihat dari realitas internasional tersebut, karena masalah energi benar-benar menyentuh rakyat,” ucapnya.

75 hari kemudian Ketua Umum PDI Perjuangan ini  menyatakan sikap penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengeluarkan surat instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam surat tersebut Megawati Soekarno Putri memeberikan lima instruksi yang dikeluarkan dalam surat tertanggal 26 Maret 2012 seperti diberitakan Liputan6.com, Selasa (27/3). Isi instruktur tersebut antara lain :

  1. DPP PDIP menegaskan bahwa pernyataan sikap dari struktural partai di seluruh Indonesia disampaikan kepada DPRD/ Pemerintah Daerah tingkat Provinsi /Kabupaten / Kota diwilayahnya masing-masing
  2. DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPD dan DPC Partai se-Indonesia untuk waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan membuat kerusuhan dan dapat merusak citra Partai.
  3. Dalam menyampaikan pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM dilarang menggunakan atribut Partai dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga diluar kader Partai
  4. DPD dan DPC PDI Perjuangan se-Indonesia juga diinstruksikan tidak melakukan aksi pengerahan massa ke Jakarta tanpa ada izin resmi dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.
  5. Apabila DPD dan DPC Partai akan menyampaikan sikap penolakan kenaikan BBM dengan jumlah peserta yang besar diwilayah setingkat Propinsi maka harus seijin DPP Partai

Melihat perubahan sikap ini, maka yang mungkin menjadi dasar perubahan sikap adalah ketika program kompensasi kenaikan BBM dilakukan dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang mungkin ditengerai akan menjadi kekuatan kampanye bagi pemerintah yang notabene adalah ”musuh” oposisi.

Semoga para pemimpin bangsa Indonesia mampu bersikap dewasa dan arif dalam melakukan perannya, dengan tidak menjadikan semua peristiwa harus dipolitisasi untuk keperluan kelompok atau golongan.

 

Pin It on Pinterest

Share This