RUU Desa adalah amanat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan DPR RI terkait dengan Perubahan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam perubahan UU 32 tahun 2004, pemerintah sepakat melakukan pemecahan menjadi 3 buah UU yaitu UU Pemerintah Daerah, UU Pemilu Kepala Daerah dan UU Desa.

Wacana tersebut sudah ada sejak 2006 dan dijanjikan akan diselesaikan pada 2007 oleh menteri dalam negeri pada saat itu atas desakan Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara ( Parade Nusantara ). Bahkan DPR RI yang mempersiapakan RUU Pembangunan Perdesaan yang muaranya adalah alokasi dana ke desa 10% dari APBN dan APBD yang kemudian ditolak pemerintah dan DPD RI. Penolakan ini disebabkan oleh adanya kelayakan peraturan perundang-undangan tentang desa tidak boleh terfriksi menjadi beberapa UU terpisah, Sisi lain UU Desa sisi lain UU Pembangunan Perdesaan

Pasca Pemilu 2009, Rencana Kemendagri merevisi UU Pemerintahan Daerah diprioritaskan untuk dibahas pada 2010, namun sampai nopember 2010 ini mendagri belum mampu mengajukan revisi UU tersebut

Posisi Perangkat Desa

Dalam hal RUU Desa, pemerintah ”hanya” melakukan peningkatan peraturan perundangan dari PP 72 tahun 2006 tentang desa ditingkatkan menjadi RUU Desa dengan beberapa penambahan materi di dalamnya. Keberadaan Perangkat desa diatur sama seperti PP 72 yaitu tetap bukan PNS namun diberikan penjelasan tentang penghasilan yaitu pasal 33 yang berisi (1) Penghasilan tetap kepala dusun/kewilayahan paling sedikit 80 persen dari gaji sakrataris desa. (2) Penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit 70 persen dari gaji sekretaris desa.

Proses Perjuangan PPDI

Dalam Audiensi yang dilakukan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dengan Dirjen PMD pada 19 Mei 2010 menghasilkan gambaran keberadaan RUU desa usulan Pemerintah seperti tersebut diatas.

Gerakan yang dilakukan PPDI pada 9 Juni 2010 menghasilakan Surat Dirjen PMD Depdagri bernomor 140/720/I/2010 tentang tanggapan surat PPDI secara jelas disebutkan menanggapi usulan untuk diangkat PNS akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan MENPAN untuk formasi dan persyaratan teknis serta kementerian keuangan dalam rangka implikasi pembiayaannya.

Namun dari hasil audiensi dengan Kementerian Sekretaris Negara pada 19 agustus 2010, diketahui bahwa kementerian sekretaris negara belum menerima RUU desa yang dimaksukan, dan oleh karenanya tidak dapat memberikan pendapat atau informasi apapun,

Dalam audiensi PPDI dengan Kementerian Hukum dan HAM pada 22 agustus 2010 pun diperoleh gambaran bahwa belum ada undangan pembentukan pembahasan dan permohonan harmonisasi UU Desa dari Depdagri. Namun dalam hal ini Depkumham memberikan harapan baik dimana sepakat untuk tidak ada diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam UU Desa dan akan mencoba mengagendakan perwakilan PPDI hadir saat rapat harmonisasi RUU Desa

Dalam audiensi PPDI dengan Departemen Keuangan pada 22 september 2010, didapat informasi bahwa Departemen Keuangan belum pernah mendapat undangan dalam rangka pembahasan RUU desa oleh Depdagri yang didalamnya menyangkut harapan dan atau tuntutan PPDI untuk perangkat desa di PNS kan,

Hal yang sama juga didapat informasi Deputi SDM Aparatur kemenpan, saat PPDI melakukan audiensi dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi pada 7 Oktober 2010. Diberiahukan bahwa mengenai usulan Perangkat Desa diankat PNS belum pernah ada konsultasi dari Kemendagri.

Dukungan Politik untuk PPDI begitu kuat

Dari 9 fraksi di DPR RI, PPDI telah mendapat dukungan dari 6 fraksi yaitu : (1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI tanggal 2 Juni 2010, (2) Fraksi GOLKAR DPR RI tanggal 18 Agustus 2010, (3) Fraksi Partai Amanta Nasional DPR RI tanggal 28 September 2010, (4) Fraksi HANURA DPR RI tangal 30 September 2010, (5) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI tanggal 1 Oktober 2010, (6) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI tanggal 3 Oktober 2010, serta dukungan tertulis dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Hukum Pemerintahan Bapak Priyo Budi Santoso pada tanggal 4 Oktober 2010 .

Dukungan Pribadi Anggota DPR RI terdiri dari Demokrat ( 3 anggota ), Golkar ( 4 anggota ), PDI Perjuangan ( 6 anggota ), PAN ( 3 anggota ), PKS ( 2 anggota ), PKB ( 8 anggota ), PPP ( 1 anggota ), Gerindra ( 1 anggota ), Hanura ( 1 anggota ).

Apabila kita mencermati proses Undang Undang, maka PPDI dapat dikatakan telah melakukan pengamanan dengan baik antara lain dengan adanya dukungan dari Depkumham yang anti diskriminasi dan dukungan politik yang besar. Jadi sangat besar kemungkinan tidak adanya RUU Desa yang diskriminastif diusulkan oleh Pemerintah dan dukungan fraksi untuk perangkat desa di PNS kan.

Kesimpulan Sementara

Melihat pada kenyataan Departemen Dalam Negeri Sumber masalah tidak berjalannya RUU Desa baik usulan Pemerintah maupun RUU Desa dan Perdesaan usulan PPDI, maka dipandang perlu melakukan usaha usaha sebagai berikut :

  1. Kesepakatan Menteri dalam Negeri untuk memasukkan pasal Perangkat Desa Menjadi PNS dalam RUU Desa yang akan diajukan oleh Pemerintah
  2. Kesepahaman Staf Khusus bidang Otonomi Daerah bahwa otonomi di tingkat III sesuai amanat Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi nomor 7 yang menekankan adanya otonomi bertingkat provinsi, kabupaten/kota serta desa atau dengan nama lain yang sejenis
  3. Kesepahaman Staf Khusus bidang Hukum dan HAM bahwa (a) terdapat pasal diskrimasi dalam pasal 202 ayat (3) yang menyebutkan Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan (b) pelanggaran UU terhadap UUD yaitu Pasal 28 D ayat (2) bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan ayat (3) bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta UUD Pasal 28 I ayat (2) bahwa Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Langka Administratif dan Dialog

  1. Mempertanyakan Kepada Menteri Dalam Negeri sejauhmana proses penanganan RUU Desa seperti yang dijanjikan dalam surat Dirjen PMD Depdagri bernomor 140/720/I/2010 tentang tanggapan surat PPDI
  2. Menyelasaikan dukungan dari fraksi dan anggota Komisi II DPR RI yang belum memberikan dukungan tertulis
  3. Melakukan audiensi dengan Badan Legislasi DPR RI
  4. Melakukan audiensi, konsultasi dan atau diskusi publik untuk mendapatkan dukungan dari DPD RI dan Akademisi
  5. Melakukan audiensi dan konsultasi dengan Staf Khusus bidang Otonomi Daerah dengan materi pokok adalah Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000
  6. Melakukan audiensi dan konsultasi dengan Staf Khusus bidang Hukum dan HAM dengan materi pokok adalah pasal diskrimasi UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam pasal 202 ayat (3)
  7. Melakukan audiensi dan konsultasi untuk mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD Propinisi, Ketua DPRD Kabupaten, Gubernur dan Bupati, Asosiasi DPRD kabupaten seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia

Usulan AKSI bila langkah Adminitratif dan Dialog Buntu

  1. “Aksi Bisu Perangkat Desa”, Dilakukan oleh Pengurus Pusat di depan Istana Negara , Didampingi oleh delegasi kabupaten tiap hari bergantian dengan jumlah 25 orang, Hanya siap berbicara dengan Presiden menyangkut nasib perangkat desa dan UU Desa
  2. “Perangkat Desa Berduka”, Dilakukan oleh seluruh anggota PPDI dalam bentuk mengenakan pita hitam di lengan baju kerja, Peci atau ikat kepala dan atau jilbab hitam
  3. “Menuntut Kepedulian Presiden”, Dilakukan dengan kekuatan besar dan masih di depan Istana Negara, Dilakukan minimal 3 hari, dihadiri minimal 100.000 perangkat desa dari berbagai Propinsi dengan bendera PPDI dan Bendera Propinsi peserta aksi. Bersamaan Melakukan aksi mogok kerja dari seluruh perangkat desa yang tergabung dalam PPDI ( mogok mengikuti perintah kepala desa, camat, Bupati dan Gubernur )

( Disampaikan di RAPIMNAS PPDI Wonogiri, 6 – 7 Nopember 2010 )