Beberapa hari lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi diduga menerima uang terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dan kemudian berlanjut Presiden mengelar rapat konsultasi dengan para pimpinan Lembaga Tinggi Negara di Ruang Kerja Presiden, Jakarta, Sabtu (5/10).

Rapat dengan alasan menjaga dan memupuk kepercayaan masyakarat, maka keluar rencana Presiden mengeluarkan Perpu untuk mengubah Undang-Undang (UU) MK yang ada .

Hanya mengobati akibat bukan menyelesaikan penyebab.

Dalam hal carut marut dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada tiga kekuasaan lembaga negara yaitu 3 kekuasaan Trias Politika yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sudah berapa banyak anggota legislative dari daerah sampai pusat yang terungkap korupsi, berapa banyak para pemimpin lembaga pemerintahan dari menteri sampai kepala dinas dari presiden sampai kepala desa yang terbukti korupsi, berapa banyak jaksa polisi dan hakim terungkap korupsi, adalah pertanyaan panjang yang perlu mendapatkan jawaban bukan sekedar urusan ketea MK yang korup.

Sumber masalah bangsa ini sejak pendudukan VOC adalah Korupsi, dan dalam salah satu dari 6 hukum revolusi Bung Karno (dibawah bedera revolusi hal 572- 573) adalah

“Ketiga Revolusi adalah simfoninya destruksi dan konstruksi, simfoninya penjebolan dan pembangunan, karena destruksi atau penjebolan saja tanpa konstruksi atau pembangunan adalah sama dengan anarchi, dan sebaliknya ; konstruksi atau pembangunan saja tanpa destruksi atau penjebolan berarti kompromi, reformisme”

 Dan karena era sekarang adalah era reformasi, maka benarlah yang dikatakan Bung Karno, Indonesia ini hanya kompromi karena membangun sistem baru dengan tidak melakukan penghancuran sistem yang sudah mengakar yaitu korupsi.

Dan akhirnya kita membutuhkan hukum revolusi lainnya yaitu :

“ Keenam, Revolusi harus punya sokoguru yang tepat dan punya pimpinan yang tepat, yang berpandangan jauh–kemuka, yang konsekwen, yang sanggup melaksanakan tugas-tugas Revolusi sampai pada akhirnya, dan Revolusi juga harus punya kader-kadernya yang tepat pengertiannya dan tinggi semangatnya.”

 SBY Perlu bikin Dekrit bukan Perpu…. Berani…?

Semua kejadian korupsi yang berawal dari kolusi antara politisi, pejabat dan pengusaha ini adalah akibat dari AMANDEMEN UUD yang dilakukan dengan cara yang “curang” dari para politisi. Kenapa “curang”, karena MPR saat itu mencabut tap MPR tentang referendum dan kemudian melakuka langkah bunuh diri dengan menganti pasal tentang MPR sebagai lembaga tertinggi Negara, menjadi lebaga yang tidak memegang tugas pelaksana kedaulatan rakyat. (pasal 1 ayat 2).

Dari bukti sudah semakin carut marutnya Negara ini yang selakin terjajah ekonomi karena amandemen pasal 33 dan tidak berdaulat di bidang politik karena sisitem pemilihan langsung presiden dan kepa daerah, maka selayaknya Presiden layak mengambil langkah kembali ke UUD 1945.

Welcome to Restart Indonesia….