JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta tenggat waktu selama dua bulan kepada Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk mempelajari tuntutan massa.

“Untuk konsekuensi ini menteri minta tenggat waktu, karena tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 1-2 jam,” kata Penasihat PPDI, Suryokoco Adiprawiro kepada massa di depan Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Mendagri, lanjut Suryokoco, memastikan tidak akan melakukan diskriminasi antara sekretaris desa dengan perangkat desa.

“Masih ada pertimbangan dari usulan Sekdes dan perangkat desa harus sama. Oleh karena itu berarti ada dua pilihan, antara Sekdes dibatalkan menjadi PNS atau perangkat desa yang ditingkatkan semua menjadi PNS,” tuturnya.

Mendengar hal tersebut, ribuan perangkat desa ini mengaku senang. Sebelum membubarkan diri, massa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai ungkapan kegembiraan.

Sebelumnya, massa dari PPDI sempat merusak pagar Kementrian Dalam Negeri. Ini dilakukan karena massa kecewa tidak bisa bertemu dengan menteri untuk menyampaikan tuntutan.( Sugito Halim – Okezone)