Awal mengenal pendidikan moral Pancasila dan mengenal UUD 1945, disebutkan bahwa  sila ke lima Pancasila adalah Keadailan solsail bagi seluruh Rakyat Indonesia dengan tugas pemerintah Negara Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Dalam pasal 33 UUD 1945 disebutkan ada 3 ayat yang terjemahan pada waktu itu adalah bahwa badan usaha di Indonesia dikenal Koperasi, BUMN dan BUMS, dimana dalam BUMN dikenal Perjan, Perum dan Persero.

Masih terngiang jelas disampaikan oleh pengajar PMP saat itu adalah Perjan merupakan  badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dengan orientasi pelayanan sehingga Negara memberikan subsidi karena perjan tidak mencari keuntungan tetapi memberi pelayanan. Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI),  Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Perusahaan Jawatan Pelabuhan  adalah beberapa contoh BUMN dalam bentuk Perjan.

Perum adalah peningkatan status dari perjan dimana orientasi usaha tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perum adalah perusahaan Negara dengan target tidak mendapat subsidi tetapi tidak pula mengejar keuntungan untuk Negara.

Persero adalah BUMN dan BUMD yang tujuan pendiriannya adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta.

Pertanyaanya adalah, dimana peran Negara saat ini untuk memajukan kesejahteraan umum ketika semua perusahaan yang selayaknya memberikan pelayanan masyarakat telah berubah semua menjadi Persero, bahkan Badan Urusan Logistik (BULOG) pun sudah berbentuk Perum yaitu perusahaan dengan orientasi profit

Maka bila melihat perkembangan Badan Usaha Milik Negara yang salah urus kemudian semua dijadikan perseroan dengan profit oriented, maka bisa dikatakan NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA KAPITALISTIK yang sudah melenceng dari semangat sila ke lima Pancasila yang SOSIALIS INDONESIA.

Semua usaha Negara yang terkait dengan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan tol,  transportasi, komunikasi dan perumahan selayaknya berbentuk perjan atau maksimal perum bukan persero. Perum Jasa Tirta, Perum Perumnas adalah kepantasan yang masih bisa diterima.

Mulai dari BUMDes

Melihat pada semangat para pendiri bangsa ini dengan telah mengempokan usaha menjadi Koperasi, BUMN dan Swasta, maka Desa bisa menjadi pelopor dari sebuah semangat Badan Usaha Milik Negara dengan “Negara” kecil yaitu desa.

Pamsimas adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dalam hal pembangunan infrsatruktur air minum dibangun oleh Negara,  Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAD) yang dalam hal bantuan alat pertanian dibantu oleh Negara  adalah titik awal untuk pengembangan BUM Desa dengan konsep perum yaitu pengelolaan usaha dengan Break Event Point / tidak merugi atau tanpa subsidi desa. Pengelola adalah para aparatur desa sesuai bidangnya. Pamsimas bisa menjadi rintisan BUMDes penyedia Air bersih, PUAD bisa menjadi rintisan usaha jasa rental traktor dan took produk kebutuhan petani sekaligus penyalur Pupuk bersubsidi.

Mungkin ini mimpi, tapi sangat sangat mungkin dilakukan dengan etikad baik dan usaha pemerintah. Jangan BUMDes hanya didirikan atas dasar Peraturan Desa yang sudah tidak diakui dalam tata urutan perundangan. Desa harus dikuatkan untuk kebangkitan Indonesia menjadi Indonesia jaya.