Dalam proses perjalanan panjang perjuangan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia, bukanlah usaha yang sederhana. Harapan menghilangkan diskriminasi bagi “pembantu” kepala desa antara sekdes dan perangkat desa lain dengan bentuk ADANYA PENYAMAAN STATUS MENJADI PNS, adalah kerja berat karena kerja konstitusi Undang Undang dan melibatkan banyak pihak didalamnya.

Masih segar dalam ingatan saya jelas teringat ucapan teman penasehat di PPDI, saat Munas di Baturaden Jawa Tengah beberapa waktu lalu. “Yang penting PPDI harus kompak dan tidak berpihak pada satu partai tertentu” katanya. Namun bagi saya sekarang terlihat jelas dia membawa pada satu partai tertentu bahkan ke satu calon presiden tertentu…..

Ingatlah saudaraku perangkat desa…. dalam ad / art PPDI jelas dan tegas bahwa PPDI adalah organisasi profesi yang independen…..

Berjalan beriringlah, saling berjabat erat antar anggota, antar pengurus dan jangan terlena dengan janji politik yang indah…… Jaga jarak yang sama dengan semua partai politik….. Jaga hubungan baik dengan semua partai politik…. Karena mereka adalah pemilik kebijakan Undang Undang….

Kalo toh harus berkomitmen…. Berkomitmenlah dengan 30 anggota pansus… karena dari merekalah suara dan pendapat atas undang undang itu lebih riil diperjuangkan…. anggota pansuslah yang memiliki potensi untuk mendukungan atau menghambat harapan dan cita cita PPDI… jangan berkomitmen dengan partai politik atau bahkan hanya tokoh partai politik….

Butuh keberanian bagi segenap anggota PPDI untuk mengusir orang orang yang mengiring PPDI pada kekuatan partai tertentu. Jangan memelihara penyakit dalam tubuh kita…. Kalau perlu amputasi… amputasi. Lebih baik kehilangan bagian dari anggota badan dari pada menjadi penyakit yang menjalar dan pada akhirnya akan mematikan.

(ini adalah pesan saya sebagai penasehat yang memang memiliki hak untuk menasehati baik diminta ataupun tidak)