Dalam Mubes Tani Seluruh Indonesia, tanggal 20 Juli 1965, Bung Karno mengatakan “aku katakan bahwa kaum tani adalah sokoguru daripada Revolusi Indonesia, tetapi juga oleh karena cita-cita Revolusi Indonesia ini hanyalah bisa terlaksana dengan keringatnya kaum tani pula. Jikalau tidak dengan keringat kaum tani, mana bisa kita mencapai satu masyarakat adil dan makmur, cukup sandang, cukup pandang, gemah-ripah loh-jinawi. Tidak bisa, Saudara-saudara. Mana pemimpin yang berani mengatakan bahwa ia bisa mengadakan satu masyarakat yang adil dan makmur tanpa kaum tani? Mana pemimpin kaum buruh yang berani mengatakan bahwa ia bisa mendatangkan satu masyarakat yang adil! dan makmur hanya dengan tenaga buruh saja? Jikalau tidak dengan tenaga kaum tani pula?”

Inilah salah satu konsep Berdikari dalam Ekonomi, pertanian yang kuat, bukan pertanian yang selalu dibenturkan dengan impor.

Dalam pembukaan UUD 1945 jelas bahwa salah satu tugas pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi bangsa Indonesia, melindungi petani adalah salah satunya. Bung Karno mengingatkan kita betapa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) baik di daratan maupun di laut.

Kini kekayaan SDA tidak mampu membangkitkan ekonomi nasional kita karena “pola pikir” para pemimpin kita yang hanya berpikir “dagang” bukan berpikir tani yang rajin bersahabat dengan alam dan menyadari panen hanya bisa dinikmati kalo kita mampu mengelola dengan baik lahan pertaniaanya.

KABIR (kapitalis birokrat) adalah jalan berpikir pemilik kebijakan tidak DPR tidak juga pemerintah. Membuat ketergantungan terhadap pranata ekonomi asing dengan alasan globalisasi dan komitmen perdagangan bebas dunia.

Petani kita semakin terpuruk karena si Kabir juga berkolaborasi dengan investor asing dan menjadi orang orang asing tuan tanah, dimana tanahlah yang menjadi sumber hidup dan kehidupan petani.

Bahkan di desa desa tempat bermukimnya para petani juga tumbuh subur lintah darat, rentenir dengan muka koperasi, pengijion dan tengkulak yang berkolaborasi dengan pabrikan pembeli produk pertanian semuanya telah sistematik membunuh dan mematikan petani.

Jangankan janji bagi bagi tanah untuk rakyat dan petani, melindungi petani dari produk import, memuliakan petani yang mampu emngembangkan teknologi pertanian saja Negara tidak bisa.

Cita cita ketahanan pangan hanya isapan jempol belaka ketika kita lihat “mafia sapi”, “kartel importir kedelai, gula, jagung, gandum dan hortikultura”

Selamat hari Tani untuk Petani Indonesia yang disengsarakan oleh Negara, Semoga 2014 nanti kita menemukan sosok yang mampu melindungi Petani, Tidak harus bergelar Profesor atau Doktor di bidang Pertanian, tapi tidak bisa berbuat untuk dengan ilmu yang dimilikinya. Pada akhirnya petani harus berjuang sendiri dan jangan berharap pada Negara, karena Negara mungkin sudah digadai oleh politisi dan birokrasi yang sudah dimulai sejak ditambahkan ayat 4 dan 5 pasal 33 UUD 1945.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional artinya Indonesia akan didekte denagn konsensus internasional seputar “efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan”.

Dan saat bicara efisiensi maka disinilah masuknya liberalisasi ekonomi Indonesia, lebih murah / efisien mana import atau produksi sendiri . Dan atas nama keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, maka akan terjadi kebutuhan teknologi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang dimiliki asing masuk ke Indonesia dan menguasai seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Pin It on Pinterest

Share This