Terpikir sebuah partai meramaikan dunia politik Indonesia. Dengan terinspirasi oleh sebuah pemikiran “Ulat bulu harus menjadi kepompong untuk menjadi kupu kupu” artinya tidak ada yang instans di dunia ini, maka 2014 harus dimaknai sebagai pertarungan terbuka dalam partai politik Indonesia, karena akan dtentukannya PRESIDEN BARU tanpa hadirnya Presiden Berkuasa.

Diperlukan komunitas baru politikus Indonesia dengan elite parta menjadi  “penentu” nasib politisi yang tergabung menjadi anggota.  Dasar pertimbangan partai dalam menentukan nasib anggota adalah rasionalitas dan integritas bangsa. Sebut saja partai itu bernama Partai Indonesia dan kita singkat Partindo

Anggota Partindo yang berkiprah dalam eksekutif maupun legislatif  “harus” loyal terhadap Partindo karena dalam Partindo “haram” hukumnya rangkap jabatan antara Elite Partai denga Elite Pemerintahan /  pejabat politik.

Berbekal Logo “Perisai Merah Delapan Penjuru Angin”, maka partindo bertekad untuk menguasai seluruh simpul simpul penjuru Indonesia untuk berbulat tekad mempertahankan GARUDA PANCASILA berikut dengan BHINEKA TUNGGAL IKA nya….

Cita Cita  yang pantas diusung adalah INDONESIA BAHAGIA……. 

Indonesia Butuh Partai Alternatif

Masyarakat sudah mulai tidak berminat pada Partai Politik karena : (1) Konflik Internal Parpol yang selalu tumbuh di setiap partai, (2) Anggota Dewan bermasalah secara moralitas, (3) Janji janji politik tanpa realisasi saat menjadi penguasa dan (4) Partai menjadi Kekuasaan Keluarga / klan tokoh / figur

Partai Politik semantara ini tidak menerapkan managemen Profesional dalam Konsep Pengelolaan karena dkembangkan karena (1) Tanpa Iuran Anggota, (2) Tanpa Kaderisasi Ideologi Organisasi untuk jabatan politik, (3) Pengurus berorientasi pada kekuasaan dalam penentuan Calon Legislatif dirinya sendiri, (4) Operasionalisasi organisasi dikerjakan oleh pengurus bukan oleh sekretariat ( beberapa partai sekretariat masuk dalam struktur organisasi Partai )

Partai yang ada cenderung Tidak Responsif terhadap permasalahan masyarakat. Cenderung melakukan kegiatan”riya” / berkegiatan yang mempunyai nilai publikasi lebih diutamakan daripada kegiatan yang mempunyai nilai pemberdayaan dan  Cenderung pilih pilih dalam membantu, apabila bukan daerah binaan atau bukan basis kekuatan cenderung tidak diperjuangkan dengan benar benar

PARINDO, sebagai gagasan partai politik modern

VISI, Menuju Masyarakat Indonesia yang berkedaulatan, menjunjung tinggi kaidah kesetaraan, kebebasan dan kebersamaan  dengan masyarakat dunia.

MISI Meningkatkan pola kesetaraan kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya di dalam negara Indonesia. Menumbuh-kembangkan budaya kebebasan demokrasi dg menjunjung tinggi keadilan, musyawarah mufakat, kebenaran, hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Memperkuat kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan nernegara Indonesia menuju kesetaraan kehidupan masyarakat dunia

FUNGSI Gerakan penyadaran harkat masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang bermartabat dalam kehidupan masyarakat dunia

OBSESI  2024 – Indonesia Menjadi Kiblat Negara Demokrasi. yang beradab

PENGELOLAAN Ditangani dengan Pengelolaan Organisasi Modern, didukung oleh tim sekretariat yang Profesional

PARINDO, Sebuah Partai Pengelola Politikus

Struktur parta yang ramping. Dalam Struktur Kepengurusan tiap tingkatan terdiri dari Dewan Pimpinan Partai, Dewan Penasehat Partai dan Dewan Pakar Partai.     Dewan Pimpinan Partai atau biasa disebut Pengurus dibuat “ramping” ( 9 org – Pusat, 7 org – Wilayah, 5 org – Daerah, 3 org – Kecamatan, 1 org Kordes / Korkel )

Dewan Penasehat Partai terdiri dari orang yang telah berpengalaman dalam Partai Politik atau Tokoh berpengaruh pada tiap tingkatan kepengurusan. Dewan Penasehat Partai diangkat dan diberhentikan oleh Pleno Dewan Pimpinan Partai.

Dewan Pakar Partai terdiri dari orang yang memiliki keahlian dalam bidang bidang tertentu yang teruji dan diakui oleh lingkungannya. Dewan Penasehat Partai diangkat dan diberhentikan oleh Pleno Dewan Pimpinan Partai.

Pengelolaan Partai yang modern ( Efektif &   Efisien ) dengan konsep (1) Dalam pengelolaan Partai dikenal Pejabat Partai dan Profesional Partai. (2) Pejabat partai adalah orang yang secara organisasi dipercaya membuat kebijakan politik dan organisasi partai atau disebut pengurus. (3) Profesional Partai adalah orang yang dibayar untuk melayani keperluan admisistratif dan operasional partai, diangkat dan diberhentikan oleh pengurus partai atau disebut petugas sekretariat Petugas sekretariat dilarang terlibat dalam pengambilan kebijakan partai  (4) Jumlah petugas sekretariat dapat lebih besar dari jumlah pengurus partai apabila partai memiliki kemampuan.

Konsep Pengelolaan Partai adalah Otonom & Mandiri, Otonom dalam pengambilan keputusan dan mandiri dlam kegiatan politik sesuai tingkatan

Keharusan Anggota Partai

  • Memberitahukan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Partai, apabila hendak duduk dalam lembaga kenegaraan.
  • Apabila duduk dalam lembaga kenegaraan atas nama partai, maka  bersedia mengundurkan diri sewaktu-waktu jika berdasarkan alasan obyektif, Partai memutuskan demikian demi kepentingan Partai.
  • Apabila duduk dalam lembaga kenegaraan harus mengundurkan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Partai, diri selambat lambatnya 2 ( dua) bulan sejak ditetapkan.

Larangan Anggota Partai

  • Menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Partai lebih dari 2 ( dua ) periode baik berturut turut maupun tidak pada tingkatan yang sama
  • Melakukan tindakan korupsi, Menggunakan NAPZA (Narkotika, Psykotropika dan Zat aditip) sesuai ketentuan UU yang berlaku
  • Melakukan tindakan kekerasan dalam rumah-tangga, tindakan asusila dan kekerasan terhadap anak sesuai dengan UU yang berlaku
  • Melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi mengatasnamakan Partai.

Pengurus

Standarisasi Pengurus / Dewan Pimpinan Partai adalah : (1) Usia 35 – 50 tahun, (2)     Tidak Pernah Tercatat sebagai Pengurus Partai Politik peserta Pemilu 2009, (3)     Tidak Sedang Menduduki Jabatan Legislatif dan atau Jabatan Pemerintahan, (4)     Tidak Pernah melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, (5) Pengurus Pusat, Wilayah & Daerah Bersedia untuk tidak mendaftar diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2014, (6) Pengurus Pusat, Wilayah & Daerah berhak sepenuhnya menentukan calon legislatif  pada pemilu 2014 sesuai tingkatannya dan (6) Pengurus Pusat, Wilayah & Daerah berhak sepenuhnya menentukan calon eksekutif yang diusung oleh partai dengan ketentuan yang berlaku

Calon Legislatif

Standarisasi Calon Legislatif adalah : (1) Usia maksimal 60 tahun, (2) Tercatat sebagai anggota Partai sekurang kurangnya 2 tahun sebelum pencalegkan, (3) Tidak Sedang Menduduki Jabatan Pemerintahan, (4) Tidak Pernah melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, (5) Terlibat aktif / berperan dalam kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh partai. (6) Belum pernah mendapat  sanksi indisipliner dari Dewan Pimpinan Partai, (7) Memiliki kamampuan Keorganisasian dan kepemimpinan berdasarkan catatan Partai, (8) Memiliki Jaringan potensial pendukung di daerah pemilihan yang dikehendaki berdasarkan penilaian partai serta mendapat dukungan dari Dewan Pimpinan Partai dari daerah pemilihan dan (9) Mampu melakukan kegiatan politik dalam proses  kampanye

Ini hanya sebuah reka pikir yang mungkin sangat dangkal dan perlu didiskusikan lebih lanjut untuk diaplikasikan….. salam…

Pin It on Pinterest

Share This