Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara… dst”

Mungkin dengan dasar itulah, KPK menghimbau sebaiknya para pegawai negeri menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum saat libur Lebaran. alasan lain dikeluarkannya himbauan ini yaitu agar kondisi kendaraan dinas tetap baik saat digunakan sebagai penunjang kegiatan pemerintahan.

Ada himbauanpun dilawan

Beberapa “perlawanan” himbauan KPK ini ternyata tetap dilakukan oleh beberapa kepala daerah.  Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra dan Wali Kota Malang Peni Suparto mempersilakan pejabat di lingkungan pemerintah kota setempat untuk menggunakan mobil dinas saat lebaran.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko, menilai adanya pelarangan penggunaan mobil dinas tidak relevan, bahkan Gubernur memperbolehkan saling mengirim dan menerima parsel untuk pejabat di lingkungan pemerintah. Menurutnya saling memberi parsel sudah menjadi budaya bagi rakyat Jawa Tengah. Karena sudah menjadi budaya, ia menganggap bila pemberian parsel di kalangan pejabat tidak perlu dipermasalahkan.  “Tidak usah munafik!” serunya .

Meski demikian masih ada juga kepala daerah yang tetap mengindahkan himbauan KPK ini, antara lain Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin dan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengingatkan agar keberadaan mobil dinas tidak disalahgunakan untuk mudik Lebaran mengingat itu merupakan kendaraan fasilitas Negara Bahkan Sultan juga melarang pejabat Pemerintah Provinsi DIY menerima parcel atau hadiah Lebaran.

Tak Kurang Akal

Penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi seperti mudik lembaran sebenaranyapun masih dapat disiasati. Penyiasatan yang paling mudah dilakukan adalah dengan menganti plat nomor dari merah menjadi hitam, jadi tampak diluaran adalah mobil pribadi bukan mobil dinas.

Inilah Republik kita ini, tinggi toleransi dan cerdik bertindak. Semoga ke depan para pejabat di negeri ini paham mana tugas jabatan mana keperluan pribadi. Ataukah mereka sekedar mengikuti para pemimpin mereka  yang suka menggunakan nomor pribadi untuk kendaraan dinasnya.

Presiden SBY pun menggunakan plat nomor hitam untuk mobil kepresidenan yang berarti mobil itu “dikesankan” milik pribadi… he he he he….