Setelah dilakukan paparan pemerintah tentang Rencana Undang Undang tentang Desa (RUU Desa) oleh mendagri pada Rabu, 4 april lalu yang dilanjutkan oleh pandangan fraksi fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), maka kita akan mendengar jawaban atau penjelasan pemerintah pada 11 april minggu depan.

Beberapa hal yang dapat dirangkum dari pandangan awal fraksi adalah adalah : (1) Perlunya Otonomi desa sehingga tidak perlu ada keseragaman desa yang cenderung Jawanisasi; (2) Alokasi dana APBN untuk desa; (3) Masa Jabatan Kepala Desa yang lebih dari 6 tahun dan atau tidak ada pembatasan periodisasi; (4) Perangkat Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; (5) Hak Politik Kepala Desa dan Perangkat Desa

Otonomi Desa

Prakiraan jawaban Pemerintah atas perlunya otonom idesa adalah bahwa MK Tahun 2010 menerankan dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak secara tegas mencantumkan desa adalah semata-mata dimaksudkan untuk mempertahankan keragaman desa di Indonesia. Dan oleh karenanya, maka semangat otonomi desa ditawarkan konsep local-self community dalam RUU Desa yang diusulkan pemerintah. Dan oleh karena dalam tata urutan pemerintah dalam UUD hanya dikenal sampai tingkat Kabupaten Kota, maka keberadaan desa dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan tata kelola dengan  mendasar pada kebijakan Kabupaten Kota.

Pengaturan tentang desa ke depan dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan politik desa, memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri. Selain itu, pengaturan tentang desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa merespon proses modernisasi, globalisasi dan demoktratisasi yang terus berkembang.

Otonomi di Indonesia berdasarkan konstitusi yang ada hanya mengenal sampai di tingkat dua yaitu kabupaten kota, oleh karenanya Kabupaten Kota diharapkan lebih mampu aspiratif terhadap harapan masyakat desa juga menghormati adat istiadat yang berkembang di desa.

Alokasi Dana Desa.

Bahwa desa memiliki pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dan oleh karenanya, dalam hal pengalokasian anggaran, pemerintah pusat cukup dengan memberikan bantuan dengan mendasar pada kepentingan dan kondisi desa. Telah banyak program yang diluncurkan pemerintah pusat dan terukur dalam kemanfaatnya, meski masih perlu selalu dievaluasi dan diperbaiki untuk mendapatkan sistem terbaik guna mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pagu anggaran prosentase tidaklah menjadi tepat, dan akan menjadi kurang tepat lagi bila langsung kepada pemerintah desa karena desa adalah bagian dari tanggungjawab Kabupaten Kota sebagai tatanan pemerintahan terendah yang dakui dalam tata urutan pemerintahan negara Indonesia.

Masa Jabatan Kepala Desa

Masa jabatan yang dusulkan dan persyaratan calon, tata cara pemilihan dan ketentuan lain tentang kepala desa bukanlah penyeragaman birokrasi dan atau penyamaan agenda politik nasional yang lima tahunan. Sangat mungkin menyangkut ketentuan kepala desa dilakukan penjaian dan pembahasan lebih lanjut. Semangat yang sedang dikembangkan adalah adanya standarisasti tugas pokok, fungs dan peran Kepala Desa sebaga motor pengerak pembangunan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketentuan lain tentang desa, kepala desa dan perangkat desa dapat dipertegas lebih lanjut melalui peraturan pemerintah dan peraturan daerah guna mengakomudir kekhasan dan menghormati adat istiadat yang berlaku.

Perangkat Desa PNS

Dalam hal tetap dipertahankannya sekretaris desa sebagai PNS bukanlah sebuah diskriminasi. Benar bahwa UUD menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, juga negara tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif. Tetapi perlu juga dipahami bahwa dalam setiap kesempatan pasti berlaku ketentuan ketentuan khusus dan ini tidak berart diskriminasi.

Hal lain adalah dalam semangat reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah adalah miskin  struktur kaya fungsi dalam organisasi pemerintahan. Apabila dilakukan pengangkatan perangkat desa menjadi PNS maka akan terjadi struktur yang gemuk dalam pemerintahan.

Penyelesaian yang harus dilakukan untuk perangkat desa adalah jaminan kesejahteraan yang tidak harus dengan cara di PNS  kan.

Hak Politik Aparatur Desa.

Dalam hal pelaksanaan tugas pelayanan adalah berbasis masyarakat dengan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai penanggugjawab pemberdayaan dan peningkatan kesejateraan masyarat desa, maka pilihan larangan kapala desa tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik dan bersama perangkat desa dilarang terlibat dalam kampanye pemilu adalah langkah untuk menjaga komitmen dan konsentrasinya dalam meningkakan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karenanya diharapkan adanya kesepakatan politik  dalam mendudukkan desa sebagai subyek pembangunan yang berbasis  pada potensi dan kearifan lokal serta memperkuat komitmen politik terhadap desa agar desa tidak menjadi ajang politisasi.

Spirit keragaman dan kemandirian desa yang ada dalam sejarah harus menjadi referensi penting untuk pengaturan desa ke depan

Sebagai penjelasan dan atau jawaban dari pandangan awal, hal inilah yang mungkin akan diberikan oleh pemerintah. Dan dengan bahasa diplomasinya, pemerintah akan siap mengikuti proses lanjutan dan proses perundang undangan.

Hal diatas adalah PRAKIRAAN tanggapan Pemerintah untuk beberapa hal dari pandangan fraksi dan DPD RI terhasap penjelasan RUU Desa oleh Pemerintah. Kita yakin dan percaya pemerintah pandangan lain yang lebih bernas yang akan disampaikan oleh pemerintah dalam penjelasan 12 April mendatang…