Parade Nusantara

parade-nusantaraNama PARADE NUSANTARA mulai terdengar tanggal 28 -29 Januari 2006 di Jawa Tengah tepatnya di Ruang Serba Guna DPRD Propinsi Jateng Semarang, digelar “Sarasehan Kepala Desa Se Jawa”. Dan menghasilkan beberapa hal pokok  yaitu

  • Sepakat Membuat wadah komunikasi Persatuan- Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Indonesia, bernama PARADE NUSANTARA ( Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara ).
  • Menunjuk koordinator Presidium Parade Nusantara adalah H. Sudir Santoso Kades Jateng dan Slamet Rahardjo Kades Jatim ( keduanya sekarang sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa )
  • Dalam operasional organisasi disepakati Suryokoco ditunjuk menjadi Sekretaris eksekuif yang bertugas melakukan langkah langkah operasional organisasi
  • Merencanakan kunjungan ke Menteri Dalam Negeri, DPR-RI serta DPD-RI di Jakarta, guna menyampaikan tuntutan amandemen atas UU Nomor 32 Tahun 2004 dan revisi PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam perjalanan PARADE NUSANTARA ( Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara ), dan atas ”tantangan” H Toto Hardono dari Banjarnegara Jateng ” bisakah parade nusantara bergerak ke Jakarta?”, maka saya sepakat membantu bersama Budidoyo – Temanggung mempersiapkan beberapa kali aksi yaitu :

  • 8 – 9 februari 2006, konsultasi dan dengar pendapat diikuti 150 orang perwakilan dari Pradja ( Jateng) dan AKD Jatim
  • 8 Maret 2006, Aksi penyampaian tuntutan diikuti kurang lebih 7.500 Kepala Desa, menghasilkan dukungan fraksi-fraksi di DPR-RI secara tertulis (FPKS, FPDIP, FPGolkar, FPKB) untuk amandemen UU 32 Tahun 2004 pada tahun 2007
  • 3 April 2006, Aksi penyampaian tuntutan yang diikuti 25.000 Kepala Desa.dan Perangkat Desa, dimulai di halaman Monumen Nasional (MONAS), dengan pencanangan 3 April sebagai Hari Kebangkitan Desa Nusantara. Aksi dilanjutkan ke depan gedung Mahkamah Agung untuk mengetahui keputusan MA tentang Uji Materi yang diajukan atas perkara pembatasan masa jabatan ( 2 periode) dan larangan menjadi pengurus partai politik.
  • September 2006, aksi tuntutan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa dilakukan didepan kantor mendagri yang diikuti lebih kurang 5.000 orang. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur DKI saat itu Sutiyoso yang berusaha membantu agar perwakilan diterima oleh Mendagri

Pin It on Pinterest

Share This