Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan Kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standart kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standart yang telah ditetapkan.

Pemerintahan Desa dalam UU 32 tahun 2004 tidak disebutkan secara khusus, namun di PP 72 tahun 2005 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga apabila kita berbicara peningkatan kapasitas pemerintahan desa maka kita bicara pemerintah desa yang menurut UU 32 2004 Pasal 202 ayat (1) disebutkan : Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dan BPD yang menurut UU 32 2004 Pasal 209 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Desa, strategis yang bernasib tragis

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment).

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu.

Pada jaman penjajahan Belanda, dengan dikeluarkannya Wet Houddende Decentralisatie in Nederlandsch Indie pada tanggal 23 Juli 1903, yang sering disingkat dengan Decentralisatie Wet 1903. Berdasarkan pasal 128 Indische Staatsregeling (IS), desa diberi hak untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri, namun dalam pelaksanaannya pemberian otonomi ini cenderung dipakai pihak kolonial untuk mempertahankan posisinya.

Indlandsche Gemeente Ordonanntie (IGO) Stbl. 1906 No. 83, salah satu aturan hukum pada masa kolonial, memberikan ruang demokrasi yang luas bagi desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri (self governing community) dalam bentuk pengakuan hak-hak kultural desa, sistem pemilihan Kepala Desa, desentralisasi pemerintahan pada level desa, parlemen desa dan sebagainya.

Sementara itu, dibawah pemerintahan Jepang, desa kembali bergerak pada pola pengaturan dan pengendalian pemerintah pusat pada waktu itu.

Di era Orde Lama, desa juga diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam UU No 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maupun dalam UU No 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah serta UU No 19 tahun 1965 tentang Desapraja.

Di Era Orde Baru, berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah jo. UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan dominasi asas dekosentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam UU ini, kepala desa dijadikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sehingga kekuatan desa dihilangkan.

Di Era Orde Reformasi, Proses pembelajaran ulang demokrasi bagi desa melalui UU No. 22/1999, yang dinilai menghidupkan kembali ruh demokrasi di desa, ternyata tidak dapat berlangsung lama. Semangat demokrasi dalam UU No. 22/1999 yang menghidupkan parlemen desa, telah dipasung oleh UU No. 32/2004. Desa kembali dimaknai sekedar sebagai saluran administratif kewenangan negara lewat kabupaten/kota, tanpa memiliki daya tawar terhadap berbagai kebijakan negara kecuali desa mempunyai hak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia karena Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. (pasal 207 UU No. 32/2004)

Desa sangat strategis ini dalam ranah UU yaitu UU 32 tahun 2004 ”hanya” diatur dalam 17 pasal, yaitu dari pasal 200 – 216.

Saatnya Desa dikedepankan

Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan dipekenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efesien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara Pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas Kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efesien.

Kondisi lemahnya pemerintah desa saat ini salah satunya adalah adanya pembedaan Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dan memakin bertambah parah dengan Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. ( ayat (2) & (3) pasal 202 UU No. 32/2004 ), meskipun maksud pemerintah adalah adanya beberapa pertimbangan merubah pola adat masyarakat dalam perekrutan perangkat desa khususnya Sekdes.

  1. Kedepan desa akan menikmati berkah otonomi desa dengan berlimpahnya dana dari pemerintah kedesa, apabila pengelolaan adminsitrasi tidak segera dibenahi, maka kegagalan otonomi desa akan dapat segera kita bayangkan
  2. Perlu segera dibenahi juga perencanaan perencanaan pembangunan desa baik RPJM, Rencana tahunan dll yg pro invest, pro poor dan pro growth, didalamnya dituntut peran seorang adminstratur yang handal
  3. Profesionalisme sekdes akan semakin mudah ditingkatkan karena sekdes merupakan Bagian dari pegawai yang pola pembinaan karier maupun ketrampilannya melekat di pemerintah daerah
  4. Profesionalisme Sekdes diharapkan merupakan awal dari Penguatan otonomi desa yang diharapkan dapat menjembatani kelemahan pembangunan sektoral dan otonomi daerah yang terjadi selama ini. Dimensi lokal dari pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya akan terbingkai secara bersama-sama dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi di level pemerintahan desa.

Dalam konteks ini ada kekurang tepatan mengambilan kebijakan dengan hanya sekdes yan di PNS kan. Ini jelas menyalahi konstitusi yaitu :

  1. Pasal 202 UU No. 32/2004 tentang pembedaan sekretaris desa dengan perangakat desa lain dan sekretaris desa diisi PNS jelas merupakan pasal yang bertentangan dengan UUD yaitu Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
  2. Pasal 202 UU No. 32/2004 juga bertentangan dengan UUD Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Perangkat desa memulai dengan Menyusun RUU Desa dan Perdesaan

Dengan pertimbangan penguatan kapasitas pemerintahan desa penting dilakukan melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur penyelenggara pemerintahan desa, penguatan kelembagaan di desa serta melakukan pemberdayaan ekonomi, maka Persatuan Perangkat Desa Indonesia ( PPDI ) telah melakukan langkah menyusun RUU yang tidak hanya bicara desa tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan.

RUU Desa dan Perdesaan yang telah dirumuskan oleh PPDI diharapkan mampu menjawab berbagai permasalah yang ada di Desa, Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa.

Beberapa hal yang coba dicermati dari RUU Desa dari Pemerintah yang rencana diserahkan pada DPR RI bulan agustus mendatang yaitu :

  1. Dimunculkannya istilah Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi serta Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
  2. Tidak adanya Diskriminasi dalam konteks perangkat desa dalam statusnya. Perangkat desa terdiri dari : Seorang sekretaris desa, Beberapa orang Perangkat Sekretariat Desa dan Beberapa Perangkat Unsur Kewilayahan Desa
  3. Memperhatikan kewenangan kepala desa dalam penilaian kinerja perangkat desa dan dalam hal tertentu bersama sama dengan BPD dapat memberikan usulan pemberhentian perangkat desa.
  4. Penguatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan
  5. Penguatan Peran dan Fungsi BUM Desa sebagai sumber kekuatan ekonomi desa

Selanjutnya, seluruh perangkat pemerintahan desa diharapkan memahami dan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masyarakat memahami tugas pokok dan fungsi perangkat kepemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan: transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pembangunan Nasional

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, pada tanggal 18 September 2000 dalam forum Millenium Development Goals (MDG), Pemerintah mengadopsi prinsip Pembangunan Milenium untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Adapun prinsip pembangunan Milenium yang ditetapkan meliputi 8 (delapan) butir, yakni: (1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan; (2) pemerataan pendidikan dasar; (3) mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan perempuan; (4) mengurangi tingkat kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; (7) menjamin daya dukung lingkungan hidup; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Dilihat dari perspektif Indonesia, maka akan terasa bahwa prinsip Pembangunan Milenium di atas sesuai dengan kondisi nasional yang patut dibekali kepada aparatur pemerintah. Untuk itu, sangat penting bagi aparatur pemerintah untuk belajar mengenali, mendalami, menggali serta mengkaji akar dari berbagai permasalahan pelaksanaan tugas pemerintahan sehingga dapat menemukan solusi pemecahannya untuk diterapkan di lingkungan kerja masing-masing

Aparatur negara semakin hari semakin mendapat tantangan yang berat dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum dalam rangka reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan upaya mengembalikan peranan aparatur pemerintah yang lebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi.

Setidaknya terdapat 8 (delapan) Undang-undang guna mendukung paket Reformasi Birokrasi ini. Saat ini salah satunya sudah disahkan menjadi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Hingga tahun 2009 ini, diharapkan dapat dituntaskan setidaknya 3 UU lagi, yakni UU Pelayanan Publik, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Etika Penyelenggara Negara. Sementara 4 UU lainnya, yakni UU Kepegawaian Negara, UU Badan Layanan Umum/Nirlaba, UU Pengawasan Nasional, dan UU Tata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tantangan tersebut wajib dijawab oleh seluruh aparatur pemerintah dengan perubahan mind setting dan kerja keras untuk benar-benar dapat mewujudkan Good Governance yang kita cita-citakan bersama. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPan), menyatakan tentang Rencana Strategis Reformasi Birokrasi, “Saya menyederhanakan pengertian reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi sebagai berikut: Reformasi Birokrasi adalah (1) perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak); (2) perubahan penguasa? jadi pelayan?; (3) mendahulukan peran? dari wewenang?; (4) tidak berpikir output?, tetapi outcome?; (5) perubahan manajemen kinerja; dan (6) pemantauan percontohan keberhasilan (best practices); dalam mewujudkan good governance, clean government (pemerintah bersih), transparan, akuntabel, dan profesional), dan bebas KKN; dan (7) penerapan formula BERMULA DARI AKHIR DAN BERAKHIR DI AWAL.

Peran Perangkat Desa

Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (rational choice). Salah satu agenda besar menuju good governance dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk itu, aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.

Peningkatan Kapasitas…?

  1. Kewenangan Desa dlm UU 32/2004 & PP 72/2005
    • Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa ( hak autochtoon );
    • Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
    • Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten / kota;
    • Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
  2. Dimensi Penguatan: Kewenangan
    • Bila Desa disiapkan sebagai sub-sistem Negara, maka diperlukan Peraturan tentang Desa sbg entitas otonom dg bagian / porsi urusan Daerah Otonom 3 Tingkat.
    • Bila Desa disiapkan sebagai sub-sistem Pemda, Disiapkan urusan apa yang diserahkan dan bagaimana pengaturannya..
      • Desa bukan entitas yang otonom.
      • Identifikasi: urusan / kewenangan Desa harus rinci, konkrit & limitatif.
  3. Dimensi Penguatan: Kelembagaan
    • Penentuan elemen Perangkat Desa,
    • Pengembangan jabatan struktural & peningkatan Eselonering.
    • Penguatan BPD dengan fungsi penuh sbg lembaga perwakilan: legislasi, budgeting, kontrol kinerja pemdes, serta penyerapan aspirasi.
  4. Dimensi Penguatan: Sumber Daya
    • Transfer SDM, asset & keuangan darr Kab/Kota kepada Desa.
    • Desentralisasi fiskal: pajak & retribusi Desa, bukan sekedar persentase dari pajak Daerah.
    • Penguatan sistem perencanaan melalui Musrenbangdes.
    • Penguatan legal drafting.
    • Pembinaan & penguatan lembaga kemasyarakatan.

SDM Perangkat Desa

Berbicara tentang SDM alat ukur yang paling mudah adalah tingkat pendidikan. Dari data yang ada sebagai contoh kabupaten Tegal Jawa Tengah, tingkat pendidikan Prangkat desa adalah SD ( 4% ), SLTP ( 27% ), SLTA ( 52% ) dan Perguruan Tinggi ( 17% ) ini menunjukkan bahwa SDM Perangkat Desa bukanlah SDM yang memprihatinkan dari segi pendidikan.

Dengan kondisi tersebut diatas, maka tidak perlu adanya kekwatiran bahwa SDM perangkat desa tidak dapat mengikuti semangat reformasi birokrasi dalam rangka mendukung program pembanguna pemerintah.

Yang menjadi penting dan utma adalah adanya pembekalan, pendidikan, pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas profesional sesuai bidangnya tugas masing masing.

Simpulan

Civis pacem parabellum mengatakan ””If you want peace, prepare for war. …” dan menurut mantan US Secr. Of Defense Donald Rumsfeld, “You go to war with the Army you have, not the Army you might want or wish later time..”

Oleh karena itu aparatur Pemerintah tidak terkecuali sampai di tingkat desa perlu:

  1. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya akan adanya Reformasi Birokrasi dimana salah satunya adalah perubahan mind-setting aparatur negara.
  2. Memahami aturan yang ada dalam paket Perundang-undangan di Bidang Reformasi Birokrasi.
  3. Memulai berkinerja sebaik-baiknya dengan ukuran kinerja mulai dari yang kecil, dari diri sendiri dan dari sekarang juga.

Adanya PPDI ( Persatuan Perangkat Desa Indonesia ) harus dijadikan sarana organisasi profesi perangkat desa dengan TUJUAN UTAMA adalah menjadikan anggota PPDI mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat, meskipun TUJUAN PERTAMA adalah perjuangan status sebagai PNS….

Pin It on Pinterest

Share This