Darimana berpikir Indonesia bangkrut karena perangkat desa PNS. Negara bangkrut karena perilaku korup para politisi dan pemegang kuasa anggaran mungkin benar.

Dalam diskusi dengan Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah – Dirjen Peribangan Keuangan Daerah Depatemen Keuangan ( 22/09/2010 ), simulasi prakiraan kebutuhan anggaran sebesar  lebih kurang Rp 12 T tiap tahun untuk gaji perangkat desa. ( asumsi 72.000 desa, tiap desa 7 perangkat desa, tiap bulan 2 juta ).

Bila menilik dari Belanja Pegawai dalam APBN 2013 disepakati sebesar Rp 241.121,5 miliar, maka kebutuhan untuk belanja pegawai perangkat desa di PNS kan adalah 5% dari total belanja pegawai yang dianggarakan oleh APBN tahun 2013.

Kita kadang memandang begitu besar biaya yang harus ditanggung APBN atas pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, sementara bila dilihat lebih detail lagi pembebanan 12 T tersebut juga tidak sepenuhnya sebasar itu penambahannya, karena tidap daerah telah menganggarkan Tunjangan Pengasilan Perangkat Desa dari APBD, yang artyinya hanya sekedar menambahkan saja angka yang mungkin tidak lebih dari 8 T dengan asumsi sekarang aparatur desa ini sudah emndapatkan sebesar UMK.

Dalam konsepsi reformasi birokrasi yang diterapkan, salah satu yang akan dilaksanakan adalah “Minimal Structure” & “Maximal Function” di tingkat Pusat. Untuk tingkat daerah dan desa pastilah disesuaikan dengan kebutuhan melihat pada kondisi jumlah penduduk, luas wilayah dan aksestabiltasnya. Jadi jangan serta merta menghakimi bila perangkat desa diangkat jadi PNS, Indonesia menjadi Negara yang gemuk birokrasi. Yang kemudaian penting dperhatikan adalah maksimalkan fungsi aparatur Negara di Desa dan minimalkan struktru di kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat.

Fungsi penyuluh pertanian lapangan, fasilitator pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dengan pelatihan dan pendidikan.

Dengan status PNS maka tingkat displin kerja dan tanggungjawab kerja akan lebih terukur dengan tentu memperhatikan penilaian kinerja oleh kepala desa kepada para aparatnya.

Subsidi BBM dalam RAPBN tahun 2013 disepakati sebesar Rp 193,8 triliun dapat dikurangi untuk  belanja pegawai perangkat desa PNS sebesar Rp. 12 triliun tidak akan berakibat pada gejolak masyarakat.

Semoga para politisi dan presiden memahami, subsidi BBM yang dipakai oleh lebih banyak orang kota yang berpenghasilan lebih baik dari pada masyarkat di desa akan lebioh bermakna untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan paling ujung yaitu perangkat desa. Perangkat desa PNS bukan dosa dan tidak akan menjadikan Negara bangkrut.