Melihat fenomena calon Gubernur DKI yang diikuti oleh pejabat aktif yaitu Gubernur Sumsel (Alex Nurdin), Anggota DPR RI (Hidayat Nur Wahid), Walikota Surakarta (Joko Widodo), maka mungkin mereka bisa dikatagorikan sebagai politisi yang sedang ber “selingkuh” terhadap tanggungjawabnya kepada para pemilih demi menunjukkan diri sebagai “penakluk” Jakarta yang liar dan seksi.

Para pemilih mereka pastilah berharap mereka menyelesaikan tugas dan tanggunjawabnya dengan tuntas sesuai “kontrak kawin” yang telah disepakati.

Dalam “kontrak kawin” dengan para pemilih sangat jelas bahwa mereka diberi kepercayaan untuk menjadi “suami” penanggungjawab “keluarga pemilih”

Alex Nurdin ”kontrak kawin” dengan pemilih dan masyarakat Sumatera Selatan sebagai Gubernur 2008-2013, Hidayat Nur Wahid ”kontrak kawin” dengan pemilih dan masyarakat daerah pemilihan wilayah Solo/Surakarta, Boyolali, Klaten dan Sukohardjo untuk menjadi wakil di DPR RI dan Joko Widodo ”kontrak kawin” dengan pemilih dan masyarakat Surakarta sebagai Walikota 2010-2015.

Dalam Kamus Besar  Bahasa Indonesia, selingkuh mempunyai makna yang banyak : (1.) tidak berterus terang (2.) tidak jujur atau serong (3).suka menyembunyikan sesuatu (4.) korup atau menggelapkan uang dan (5.) memudah-mudahkan perceraian.

Dari kondisi diatas maka mereka yang sedang memiliki tanggunjawab moral pada pemilih dan kemudian mencoba “memikat” pemilih lain untuk tanggunjawab lain yang mungkin lebih “seksi dan menantang”. Dan  pada akhirnya apabila terpilih mereka akan dengan mudahnya memutuskan tanggunjawab yang telah diemban saat ini, maka mungkin tindakan ini dapat dikategorikan selingkuh dengan artian memudah-mudahkan perceraian.

Menurut psikolog Zainoel B Biran atau Pa Noel, Selingkuh itu (ketika) orang melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan komitmennya. Oleh karenanya ketika mereka melakukan tindakan untuk melanggar komitmen atas tanggunjawab yang sedang diemban, maka layaklah mereka dianggap sedang melakukan perselingkuhan atau tindakan yang tidak etis.

Memang tidak ada hukum yang melarang mereka “melarikan diri” dari tanggunjawab politik pada pemilihnya, tetapi mungkin secara moral kita akhirnya melihat bahwa ”libido” kekuasaan telah membuat mereka berpikir untuk berganti “tanggungjawab” yang lebih seksi.

Pun demikian ada pula pembenaran etik yang bisa dinlai mereka tidak sedang “berselingkuh” yaitu adanya teori utilitarianisme yang menilai suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (the greatest happiness of the greatest number).

Mungkin tidak lagi menjadi “berselingkuh” bila mereka melepaskan jabatan yang ada sebelum berlaga dalam “kontes kelayakan” sebagai Ayah, Bapak atau pemimpin Jakarta. Tapi benarkah mereka berselingkuh dan melakukan tindakan tidak etis, biarlah pemilih yang menentukan….

Pin It on Pinterest

Share This