Sadar Posisi

Dalam konsepsi politik, selalu dipahami tentang agenda kekuasaan. Dalam hal kekuasaan, maka akan dikenal membangun kekuatan, untuk mendapatkan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang dimilkinya.

Ketika PDI Perjuangan Jawa Tengah telah menjadi sebuah kekuatan besar, maka saatnya mendapatkan kekuasaan. Dan sangatlah tidak mungkin apabila kekuasaan yang sangat mungkin diraih karena telah terbangun kekuatan ini tidak kemudian diberikan atau dipercayakan pada kader Partai.

Calon Gubernur haruslah orang Internal atau Kader Partai adalah sebuah kewajaran dalam fatsun politik kekuasaan. Karena dengan puncuk pimpinan wilayah ditangan kader partai maka ideology partai akan dapat diterjemahkan dengan baik dalam bentuk kebijakan Kepala Daerah / Gubernur.

Hanya cawagub yang paling mungkin diberikan peluang  dari luar kader partai. Sebagai orang yang pernah aktif di GMNI, Banteng Kampus Pro Mega dan Pernah pula ada dalam struktur kepengurusan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pada tahun 2000 – 2001, namun saya sekarang bukanlah anggota PDI Perjuangan.

Mencermati keadaan itu maka ikut dalam penjaringan sebagai Cawagub adalah pilihan yang paling rasional bagi saya.

Sadar Peran

Mengacu pada Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang (UU) No. 32/2004 — juga UU No. 12/2008 perubahan pertama UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, diatur secara relatif rinci tugas/wewenang kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dan tugas wakil kepala daerah (wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota).

Pada Pasal 26 ayat (1) — a – g, Tugas wakil kepala daerah: membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasar kebijakan ditetapkan bersama DPRD; membantu kepala daerah mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan/pemuda, dan mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota untuk wakil kepala daerah pemerintah provinsi

Dan menunjuk pada hal tersebut serta mendasar pada kegiatan pendampingan yang selama ini saya lakukan terhadap kepala desa dan perangkat desa, maka posisi wakil gubernur adalah posisi yang pas untuk saya bisa lebih memperjuangan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Desa dan aparatur desa adalah dalam tanggungjawab kabupaten kota dan wakil gubernur mempunyai hak konstitusional untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten kota.

Sadar Potensi

Sejak 2004 hingga 2008 mendampingi gerakan kepala desa perangkat desa mulai dari PRADJA Jateng hingga PARADE NUSANTARA, maka dapat diperkirakan sebarapa luas jaringan yang saya miliki khususnya jalur pedesaan.

Sejak 2010 sampai hari ini saya menjadi penasehat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), pun dapat diperkirakan sebesar apa jaringan pedesaan yang saya miliki.

Mendampingi Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Jawa Tengah sejak 2006 adalah bagian dari kerja sosial saya, dan terakhir adalah keterlibatan dalam perhelatan besar Musyawarah Nasional APKLI di Semarang 2011 lalu, adalah modal sosial lain yang saya miliki.

Dalam sebuah pemenangan pemilihan kepala daerah, berurut kunci sukses adalah (1) Ketokohan lebih utama adalah tokoh kepala daerah, wakil sebagai kekuatan tambahan bukan utama. (2) Jaringan, kekuatan jaringan tidak akan melihat pada kepala atau wakil, tatapi lebih pada kekuatan emosional jaringan untuk mendukung teman se jaringan dan (3) Logistik, harus dipahami harus ada setidaknya logistik untuk para saksi dan pengaman suara.

Saya hanya punya sedikit ketokohan dalam komunitas terbatas dan jaringan yang cukup memiliki ikatan emosional. Logistik adalah bagian dari kelemahan yang saya sadari betul, meski potensi jaringan penyokong logistic juga telah siap, tetapi mereka akan memberikan dukungan saat ada kejelasan rekomendasi dari partai pengusung.

Saya Bisa Lebih Luar Biasa Bila Punya Kuasa

Dalam perjalanan mendampingi Parade Nusantara, Alhamdulillah sejak 2007 telah disepakati UU 32 2004 dipecah emndai 3 UU dan tahun ini semoga terealisasi. Dan pada pemilu 2009 dapat dilihat materi tentang pedesaan menjadi issu yang menarik bagi beberapa partai politik dan politisi

Dalam perjalanan mendampingi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Alhamdulillah diakhir 2010 behasil memecahkan rekor “memaksa” mendagri Gamawan Fauzi menerima delegasi demontran yang tidak pernah dia lakukan sejak menjadi Bupati Solok, Gubernur Sumbar sampai Menteri Dalam Negeri.

Dari setidaknya dua hal itu saya bisa sampaikan bahwa saya yang sedang tidak punya kuasa sudah bisa melakukan penguatan pada sebuah gerakan, dan akan menjadi luar biasa bila saya memilki kuasa, menjadi Wakil Gubernur. Gerakan desa membangun bukan sekedar kembali ke desa. Dan desa dibangun. Desa harus menjadi subyek pelaksana bukan obyek pelaksanaan pembangunan.

Saya Siap Bekerja

Wakil itu harus siap capai dan kerja keras. Mengapa? Karena wakil itu berarti awak karo sikil (badan dan kaki), tempat ditumpahkannya segala aktivitas sehari-hari.

Dengan kesadaran Posisi Peran dan Potensi, Insyaallah saya siap bekerja keras untuk pemberdayaan masyarakat dan daerah mulai dari desa.

Ada banyak peluang dan sumber berdasarkan konstitusi untuk daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Jawa Tengah, dan juga menjamin kesejahteraan aparatur pemerintah desa di seluruh Jawa Tengah.

Keberadaan saya harus bisa “dirasakan” ada meski tidak terlihat ada. Saya siap menjadi pembatu Gubernur untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah tanpa harus menonjolkan diri untuk tampil. Karena memang Wakil adalah awak karo sikil.

Semangat Bekerja

Desa membangun, Daerah Menguatkan dan Berantas Korupsi, Hilangkan Kolusi

Desa harus membangun dalam artian Desa, Masyarakat dan Aparat Desa bersama sama menjadi subyek pembangunan wilayahnya dan Daerah memiliki kewajiban dan keharusan untuk memberikan penguatan.

Memberantas korupsi adalah salah satu bagian yang penting untuk kemajuan Bangsa dan Negara, dan menghilangkan kolusi adalah awalan semangat yang ahhrus dilakukan oleh para politisi dan aparatur pemerintahan.

 

Jakarta, 30 september 2012