Para pendiri bangsa telah bersepakat Pancasila menjadi Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Jiwa dan kepribadian Bangsa, Dasar Negara, Tujuan Negara dan Perjanjian Bangsa

Sampai saat ini pada alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari kalimat dalam pembukaan tersebut, maka segala sistem pemerintahan nasional harus senantiasa berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara.

Merujuk pada Pancasila yang dipidatokan pertama kali oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 ( yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila) di depan sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, maka dengan jelas dan tegas bahwa Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi dengan dasar permusyawaratan / perwakilan.

Sekilas Pidato Bung Karno pada 1 Juli adalah… “Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan…….

Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan…….

Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya…… Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat!…”

Usulan Amandemen kelima UUD oleh DPD RI

Perubahan kelima UUD 1945 yang diusung oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan kristalisasi berbagai aspirasi segenap masyarakat di seluruh Indonesia, sebagai pemilik kedaulatan, yang menginginkan penataan kembali tatanan ketatanegaraan dan selayaknya tidak “hanya” berbicara kekuasaan melalui Calon Presiden Indpendent maupun penguatan posisi politik Dewan Pewakilan Daerah Republik Indonesia  (DPD RI) semata.

Harapan terhadap perubahan kelima UUD 1945 semata-mata untuk memperkokoh tatanan ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil, dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Ide dasar perubahan kelima UUD 1945 harus didesain secara ideal dan sedapat mungkin menghindari kompromi-kompromi, yang potensial melemahkan mekanisme penyelenggaraan Negara.

Pemilihan Langsung Sumber  Korupsi

Dalam pilkada langsung setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi rawan korupsi yaitu :

Pertama, politik uang (money politic). Praktik politik uang di dalam pilkada dan pilpres muncul sejak penentuan nominasi kandidat oleh partai politik pendukung hingga proses pencoblosan.

Kedua, potensi manipulasi dana kampanye. Pembagian uang pada saat kampanye masih dianggap sebagai ongkos politik, bukan praktik politik uang meski dari segi nominal jauh di atas kebutuhan wajar untuk transportasi dan konsumsi.

Ketiga, penggunaan anggaran publik untuk kepentingan kampanye. Penyalahgunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan juga diperkirakan marak pada pilkada.

Sungguh Pancasila ternyata telah mempersiapkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia masa depan. Demokrasi Indonesia bukan Demokrasi luar negeri, demokrasi Indonesia adalah demokrasi mufakat perwakilan.

Semoga Amandemen ke lima yang mulai digulirkan oleh DPD RI menyadari sila ke empat Pancasila masih “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan” tidak menjadi “Kebohongan yang dipimpin oleh kerakusan dalam persekongkolan kekuasaan”…..

Semoga……