Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) menegaskan dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/3), bahwa jika partai politik masih ingin menjadi anggota koalisi, maka harus mematuhi komitmen.

“Saya ingin kalau memang semua masih tetap ingin bersama-sama, berjuang dalam koalisi untuk rakyat, bangsa, dan negara, maka semua kesepakatan yang disebut code of conduct atau tata etika yang sebelas butir ini harus betul-betul dipatuhi, diindahkan, dan dijalankan,”

Mencermati kondisi koalisi partai akhir akhir ini, Presiden SBY merasa perlu mendapat dukungan koalisi yang solid untuk mencari solusi bagi rakyat dengan membangun pemerintahan yang efektif.

“Karena justru saya sedang mencari solusi yang paling tepat dan pada saatnya rakyat akan tahu solusi apa itu. Yang penting, kami mendedikasikan semuanya ini agar mandat diberikan kepada saya selaku Presiden dan Pak Boediono selaku Wakil Presiden dalam Pemilu 2009 dapat kami laksanakan dengan baik melalui pemerintahan yang efektif bersama-sama dengan partai politik yang bergabung dalam koalisi,” demikian Presiden.

Menerapkan Sistem Presidensiil

Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahah dimana presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik, meski ada mekanisme untuk mengontrol presiden dari parlemen. Presiden hanya bisa dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal.

Melihat pada hal hal tersebut diatas, maka presiden SBY memiliki peluang untuk menegakkan prinsip prinsip presidensiil dimana Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

Dengan kekuatan yang dimiliki di parlemen dan kecerdasan masyarakat, presiden SBY selayaknya mampu memulai penegakan Reformasi dengan menjalankan amanat konssitusi yatu membangun kekuatan presidensiil yang salah satunya dengan memilih menteri dalam kabinetnya tidak karena rekomendasi partai partai tetapi lebih melihat pada kemampuan kerja dan kapasitas pemahaman politik dan pemerintahan.

Presiden SBY dengan pertimbangan anggota koalisi yang loyal  untuk menentukan kader terbaiknya berdasarkan profesionalitas bukan pertimbangan penghargaan politik semata, maka zaken kabinet ( kabinet ahli ) merupakan pilihan terbaik,

Parpol  telah Mengecewakan Pemilihnya

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, kita telah memperoleh kebebasan dalam berpendapat, bersikap, dan bertindak, bahkan Indonesia dianggap sebagai negara paling demokratis. Dengan demokrasi memilih langsung dan suara terbanyak dalam legilatif telah cukup menjadikan pembelajaran bagi peningkatan kecerdasan pemilih Kondisi ini ternyata belum mampu menghasilkan sikap politik yang seperti diharapkan pemilihnya. Beberapa hal yang mengecewakan dari partai politik dan elit partainya semisal :

    • Partai hanya membuat sensasi (Menyatakan anti korupsi tapi kadernya melakukan korupsi, mencampur adukkan urusan politik dengan urusan hukum)
    • Elit partai saling serang ( saling memperolok, saling merendahkan, saling mengklaim dan mengkoreksi tanpa data valid )
    • Elit partai memainkan dagelan Politik ( koalisi tanpa komunikasi, menciptakan,  blok atau poros tanpa prinsip kejuangan kebangsaan, sekedar poros perjuangan kekuasaan )

Saatnya Presiden SBY  Memberi Pembelajaran Kebangsaan

Dengan membentuk zaken kabinet meski berasal dari partai peserta koalisi, para menteri haruslah nama nama yang memiliki kapabilitas dalam bidangnya dan menyepakati tidak akan menjadi pengusrus partai selama menjabat menjadi anggota kabinat, presiden SBY akan mampu memberikan pembelajaran tentang tugas negara lebih besar dari pada tugas partai..

Presiden SBY memiliki peluang untuk membawa Indonesai bangkit bermartabat dengan menegakkan konstitusi. Penegakan konstitusi tersebut adalah dengan menegakkan Indonesia  sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensiil bukan parlementer.

Presiden SBY sudah saatnya melepaskan diri dari politik penyanderaan dari partai politik manapun, termasuk partai politik anggota Koalisi.

Pin It on Pinterest

Share This