Antrean truk terlihat di gerbang tol Merak untuk menuju Pelabuhan Merak, Banten, telah terjadi sejak 17 februari. Penumpukan kendaraan yang disebabkan berkurangnya jumlah kapal feri yang beroperasi tersebut mengakibatkan kemacetan panjang hingga gerbang tol Cilegon Barat.

Presiden SBY dijadwalkan membahas secara khusus manajemen pengelolaan kapal penyeberangan dan jalan keluar pelayanan transportasi Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon, Banten, Selasa (1/3/2011).  “Pembahasan akan dilakukan bersama sejumlah menteri terkait bidang perekonomian dan perhubungan dalam sidang kabinet terbatas, Selasa siang di Kantor Presiden,” kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Senin (28/2/2011).

Dirut PT ASDP pasti diganti.

Sesuai namanya BUMN PT ASDP yaitu Badan usaha Milik Negara yang diharapkan bertanggungjawab atas kelancaran dan kemudahan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Dan dengan kejadian gangguan penyebarangan Merak – Bakauhuni, maka tugas negara yang diemban oleh BUMN ini jelas telah gagal dilaksanakan.

Meski telah diinstruksikan olah Presiden SBY melalui kementerian terkait agar mengoptimalkan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) harus dilakukan lebih dari sepekan lalu, ternyata BUMN ini tidak mampu menyelesaikan.

Keresahan dan gangguan ekonomi yang terjadi akibat “kekacauan” yang terjadi di selat sunda ini jelas merupakan potret “kegagalan” dari pemerintah dalam memajukan kesejateraan umum, sesuai amanat pembukaan UUD 1945.

Bila hal ini terjadi pada saat kepemimpinan presiden Soeharto, maka dapat dipastikan direktur ASDP akan diganti. Cara cara presiden Soeharto untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan sanksi yang tegas pada para pembantu yang tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik termasuk para direktur BUMN.

Otoritas Pemilik Saham BUMN harus digunakan

Penggunaan hak hak yang merupakan otoritas seorang pemilik BUMN selayakanya digunakan dengan tegas oleh presiden. Dalam hal BUMN, presiden melalui komisaris yang ditempatkan atas nama pemerintah harus mampu memberikan tindakan tegas pada profesional / direktur yang dirasa tidak mampu bekerja dengan baik.

Meski dengan nama baru dari ASDP menjadi Indonesia Ferry  di tahun 2008, namun misi BUMN ini salah  satunya adalah menjadi agen pembangunan nasional melalui pelayanan angkutan penyeberangan dan pelayaran. Ini berarti bahwa Indonesia Ferry harus bertanggungjawab atas pelayanan angkutan penyeberangan dan pelayaran.

Dalam perannya BUMN Indonesia Ferry ini harus mampu menyediakan infrastruktur negara dalam hal ini adalah akses transportasi publik antar pulau (menyatukan pulau – pulau besar). Peran yang lain adalah menjadi agen pembangunan dengan menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum tersedia angkutan penyeberangan guna mempercepat pelabuhan (Penyeberangan Perintis).

Melihat pada kejadian gangguan penyebarangan Merak – Bakauhuni, maka sangat wajar bila jajaran direksi ASDP atau sekarang disebut Indonesia Ferry dievaluasi.

Semoga presiden SBY mampu bertindak seperti pak Harto saat mengganti direksi PLN “hanya” karena listrik se jawa bali padam beberapa detik saja.  SBY adalah pemimpin yang memiliki tugas mengambil keputusan bukan sekedar memberikan pertimbangan pertimbangan tanpa ada keputusan.