Sebulan penggalangan dana untuk gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi, terkumpul  Rp 301.940.437. Hal ini  disampaikan koordinator Gerakan Saweran Pembangunan Kantor KPK, Illian Deta Arta Sari. Menurut berita yang disampaikan tempo.co, angka tersebut berdasarkan penggalangan hingga Kamis, 26 Juli 2012.

Ada sesuatu yang aneh dengan peristiwa ini. Ketika KPK memerlukan gedung atau ruangan kerja yang nyaman dan kemudian mengharap dibangun gedung baru, dan saat DPR belum memberikan persetujuan maka ada “penggalangan“ dan masyarakat.

Kemudian timbul pertanyaan, semendesak itukah gedung baru,  tidak bisakah menggunakan gedung Negara yang tidak terpakai, wajarkah gerakan penggalangan dana masyarakat dilakukan, bolehkah KPK memanfaatkan dana penggalangan, KPK institusi hokum atau politik sebenarnya….?

Teringat pada ajakan teman pada awal gagasan penggalangan dana untuk gedung KPK itu dimulai. Ketidaktertarikan penulis untuk ikut bergabung lebih karena kewajiban penyediaan gedung itu adalah Negara bukan rakyat dan sisi yang lain penulis melihat ini sudah menjadi semacam gerakan politik yang tidak jelas arah dan tujuannya.

Jawaban sederhana  atas kebutuhan ruang atau bangunan adalah, apakah memang tidak ada gedung yang layak pakai sehingga harus membangun yang baru. Dan dalam hal pemberantasan korupsi tujuan akhirnya adalah efisiensi anggaran Negara, apakah efisien langkah pembangunan gedung baru untuk KPK ?

Malah berikutnya dari para penggagas dan pengumpul adalah bertanggungjawaban atas partisipasi masyarakat. Mereka memberikan dana adalah untuk membangun gedung baru KPK, apabila APBN kemudian mengalokasikan, apakah siap para penggagas untuk  mengembalikan dana kepada para penyumbang ?  Dan apabila tidak dikembalikan dan digunakan untuk keperluan lain meskipun untuk kegiatan pemberantasan korupsi maka koordinator  layak disangka melakukan tindakan Korupsi dalam hal penggunaan dana tidak sesuai peruntukan anggaran / dana yang terhimpun.

Dalam hal APBN tidak mengalokasikan sementara  kebutuhan dana mencapai lebih dari 200 miliar dan dan tidak terkumpul sebanyak itu, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan dilakukan oleh koordinator aksi.?  Meski dalam hal terkumpul sampai sesuai kebutuhan, apakah perundangan mengijinkan lembaga Negara menggunakan dana masyarakat dan atau fasilitas masyarakat…?

Jadi lebih dari 301 juta yang terkumpul akan melahirkan masalah baru, dan semakin jelas adanya usaha politis dari “KPK”  dalam melakukan “penekanan” pada DPR untuk persetujuan pembangunan gedung baru.

Semakin hilang harapan adanya sadar peran dari para pemilik kekuasaan di republik ini, KPK adalah lembaga penegak hukum yang  ad hock bidang pemberantasan korupsi. Bukan lembaga politik atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang perlu melakukan “atraksi akrobatik” agar tujuan tercapai.

Menangislah kau Ibu Pertiwi, Menyesallah kau Bapak Angkasa Indonesia karena telah melahirkan anak bangsa pilihan yang masih kurang sadar peran, khilaf amanah dan lupa sejarah.

Pin It on Pinterest

Share This