Berikut beberapa kutipan yang layak dicermati untuk meningkatkan keyakinan dan kecermatan usaha… bertumpuk janji dan target yang pernah tidak teralisasi….

2012

“Kita menargetkan RUU ini ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini,”ujar Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko (F-PDIP) saat pertemuan Tim Pansus RUU Desa dengan civitas akademika Universitas Andalas (Unand) Padang, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (28/5/2012), acara diskusi mengangkat tema Politik dan Demokratisasi Pedesaan. (http://www.dpr.go.id/id/berita/pansus/2012/jun/01/4000/ruu-desa-berikan-jaminan-ekonomi-bagi-rakyat-desa)

“Kalau terjadi pemboikotan maka bisa melumpuhkan birokrasi. Kalau pemerintah mengabaikan, saya terpaksa menyalahkan pemerintah, Presiden RI, sebagai kepala pemerintahan tidak berpihak kepada pembangunan desa,” tegas Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (31/5). (http://www.merdeka.com/politik/priyo-salahkan-sby-bila-uu-desa-tak-selesai-2012.html)

“Rencananya akhir tahun ini hingga Maret mendatang sudah disahkan RUU Desa ini,” kata Budiman Sudjatmiko yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Desa DPR RI, usai melakukan seminar RUU Desa di gedung Islamic Centre Bojonegoro, Minggu (14/10) (http://beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2012-10-14/149086)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa diharapkan sudah selesai dan disahkan menjadi undang-undang pada awal 2013, kata Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko. “Rencananya, mimggu depan akan mulai rapat dan menyusun daftar masukan,” ujar politisi dari PDI Perjuangan ditemui usai menghadiri Deklarasi Dewan Pimpinan Cabang Gema Gotong Royong Kudus di Griya Raharja Kudus, di Kudus, Sabtu (17-11). (http://lampost.co/berita/ruu-desa-diharapkan-selesai-awal-2013)

“Sebelum April 2013, RUU Desa harus disahkan karena sudah terlalu lama,” kata Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat. (14/12). “Insya Allah, 2013 RUU Desa selesai. Aspirasi PPDI dan Parade Nusantara bisa dipenuhi,” kata Marzuki saat berpidato dihadapan ribuan massa.  (http://www.antaranews.com/berita/348653/fppp-prediksi-ruu-desa-selesai-sebelum-april-2013)

Baik Pansus, Pemerintah maupun DPD setuju dengan rancangan acara yang disiapkan, akan dilanjutkan pembahasan tingkat Panja pada tanggal 9 Januari 2013 mencakup pembahasan DIM hingga tanggal  28 Pebruari 2013. Selanjutnya pembahasan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dan dilaporkan  kembali ke Panja serta dibawa ke Rapat Kerja Pansus tanggal 28 Maret dengan agenda pengambilan keputusan dan penandatanganan naskah RUU. Dijadwalkan RUU ini akan dibawa ke Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan tanggal 2 April 2013.  (13/12) (http://www.dpr.go.id/id/berita/pansus/2012/des/13/4788/ruu-tentang-desa-dijadwalkan-selesai-april-2013)

Budiman mengatakan, bahwa pembahasan RUU Desa diperkirakan selesai pada pertengahan tahun depan. Prediksinya, antara April sampai Juli 2013 mendatang.  “Jika nanti RUU itu sudah menjadi UU, pasti akan dipublikasikan ke masyarakat,” pungkas Budiman (20/12) (http://metro.koranpendidikan.com/view/2598/ruu-desa-jadi-prioritas.html)

2013

Kita tidak ingin elite lokal baru bermunculan setelah RUU Desa ini diterapkan. Karena itu, kita harus membahasnya dengan jernih,” kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, kemarin.

Menurut rencana, tambah Gamawan, pemerintah akan segera menemui Panja RUU Desa Komisi II DPR pada Rabu (16-1) (http://lampost.co/berita/ruu-desa-rawan-munculkan-elite-baru)

“Saat ini baru dua kali masa sidang dan belum terlambat. Sesuai hasil rapat dengan Mendagri, RUU Desa harus sudah selesai pada April 2013 karena masa sidang saat itu juga sudah habis,” ujar Ganjar yang ditemui disela-sela acara “Dialog Terbuka RUU Desa” di Pati, Selasa. (22/1) (http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=73090#.URrdVPJrhyw)

Komisi II DPR RI akan menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pemerintahan Daerah lebih dahulu pada masa persidangan saat ini, kemudian menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah.  “Antara keduanya saling terkait. Jika RUU Pemda diselesaikan lebih dulu maka ada sinkronisasi di antara keduanya,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. (22/1) (http://www.antaranews.com/berita/354462/dpr-selesaikan-ruu-pemda-lebih-dahulu)

KALO UU Pemda harus diselesaikan lebih dulu… maka setengah pasti UU Desa tidak lebih dulu dari UU Pemda… dan kalo RUU Pemda masih banyak permasalahan… maka dapat dipastikan UU Desa juga molor….