Sila ke empat Pancasila adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Ini mengandung makna permusyawaratan dan perwakilan.

Musyawarat adalah kata lain musyawarah yang artinya pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan. Oleh karenanya Permusyawaratan adalah sebuah proses pembahasan bersama dalam mencapai kesepahaman.

Perwakilan berdasar kata wakil yang berarti seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar.

Menunjuk pada hal tersebut maka, bangsa Indonesia yang telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, menetapkan bahwa rakyat Indonesia menjunjugtinggi permusyawaratan dalam negara yaitu Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD).

Parliamentary threshold Pengingkaran Perwakilan Rakyat.

Dalam pemahaman perwakilan, maka kita mengenal ada perwakilan daerah dengan cara pemilihan perorangan yaitu DPD dan  perwakilan melalui partai yaitu DPR, kemudian menjadi pertanyaan ketika hak atas penempatan anggota partai di DPR dibatasi oleh parliamentary threshold.

Parliamentary threshold (PT) adalah adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Pada pemilu yang akan datang berdasar UU Pemilu yang baru saja disepakati oleh DPR, angka  PT ditetapkan sebesar 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, tidak untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Bila kita sepakat menghormati hak politik pilihan rakyat, maka selayaknya tidak ada pembatasan PT, dan apabila dilakukan pembatasan PT maka selayaknya diberlakukan untuk semua jenjang perwakilan sampai tingkat daerah.

Sungguh semangat diskriminatif telah diberlakukan dan terus menerus dipertahankan oleh elite politik di tingkat nasional.

Proposional Terbuka mematikan fungsi Partai Politik

Dalam semangat berdirinya partai politik, disamping sebagai organisasi pembelajaran dan pendidikan politik, partai politik juga menjadi penampung aspirasi rakyat yang kemudian digalang untuk menuju kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan partai sesuai dengan ideologi yang dianutnya.

Pada saat disepakati sistem proporsional terbuka, maka yang terjadi adalah siapapun caleg partai, baik dia hanya sebagai anggota sekalipun, bukan pengurus atau kader, apabila mampu menggalang suara terbanyak didapil sebesar Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka pasti berhak menjadi anggota dewan terpilih. Dengan cara ini maka partai yang ingin menjadi pemenang pemilu cukup menjadi penampung tokoh dengan massa yang cukup dan penyedia kendaraan untuk maju dalam bursa pemilihan legislatif.

Jelas ini akan menjadikan lemahnya fungsi dan peran partai sebagai lembaga pendidikan kader politik. Dan yang lebih tragis lagi adalah terjadi rendahnya loyalitas anggota dewan terhadap partai karena merasa dia jadi atas pilihan pendukungnya. Dengan partai apapun dia pasti jadi.

Fungsi anggota dewan sebagai presentatif protret ideologis partai akan hilang, sinergitas antar anggota partai lebih dalam kepentingan pribadinya. Potret nyata adalah sinergitas korupsi dalam beberapa kasus anggaran di DPR yang melibatkan beragam anggota partai adalah kenyataan yang kita sudah lihat sekarang.

Dan kalo toh dilakukan dengan proporsional terbuka kenapa tidak langsung saja ditetapkan urutan nama berdasarkan urut abjad tanpa ada ketentuan berdasarkan urutan usulan partai….dan dari sini layakkah kita bersama sama menjadikan partai sebagai Perusahaan ”Managemen Politisi” yang diikuti oleh orang dengan hasrat menjadi pemimpin dengan kesamaan ideologi, BERKUASA….

Beginikah hasil proses demokratisasi tanpa ideologi…. Amandemen Undang Undang Dasar negara tanpa berpegang pada Dasar Negara… Pemilu tanpa seleksi proses kaderisasi partai….