Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet (17/11/2010), bahwa Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi mau pun nilai-nilai demokrasi,” kata SBY (vivanews.com),  ternyata menuai protes dari kepala desa dan kepala dukuh di DIY. “Siapa bilang kalau di Yogyakarta ini pemerintahan menganut sistem monarki dan bertentangan dengan konstituti? Presiden jelas tidak memahami apa yang disebut monarki dan bagaimana pemerintahan di DIY itu berlangsung. Sungguh Presiden tidak memahami kultur Yogyakarta,” tegas Sukiman.

Para Kepala Desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang  tergabung dalam Cokro Pamungkas dan para Kepala Dukuh se DIY yang tergabung dalam Semar Sembogo menilai Presiden SBY tidak aspiratif dan bahkan tidak memahami tata negara.  Ketua Paguyuban Dukuh Semar Sembogo, Sukiman kepada wartawan, Minggu (28/11), menilai pernyataan Presiden SBY soal keistimewaan DIY sangat menyinggung perasaan masyarakat Yogyakarta. (mediaindonesia.com)

Draff Final RUU Keistimewaan Yogyakarta

Meski sampai saat ini saya belum membaca draf final RUU Keistimewaan Yogyakarta, namun saya mencoba memberanikan diri untuk membuat catatan atas yang saya lihat saya dengar dan saya baca atas keistimewaan Yogyakarta. sendiri berkaitan dengan sejarah dari aspek-aspek lain yang harus diperlakukan secara khusus sebagaimana pula yang diatur dalam Undang-undang Dasar. Dalam UUD Pasal 18B ayat 2 disebutkan  bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang  artinya memang sebuah keharusan Negara Republik Indonesia harus mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat dan hak hak tradisional, dan pengaturannya ada lam sebuah Undang Undang.

Yang kemudian menarik adalah ternyata RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta ”lambat” diselesaikan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri, oleh karenanya inisiatif presiden untuk melakukan rapat terbatas membahas 4 RUU adalah sesuatu yang “layak” dihargai dan diapresiasi. Yang harus kemudian dinilai dan dicermati adalah kinerja Menteri Dalam Negeri dan jajarannya sebagai. Pembantu presiden untuk menmecahkan semua masalah hukum dan tata laksana pemerintahan.

Yang Istimewa dari Yogayakarta adalah bergabung NKRI.

Dalam kesejarahan jelas terlihat dari proses apreseisi kerajaan, pada tanggal 18 atau 19 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) dan Sri Paduka Paku Alam VIII (PA VIII) mengirimkan ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas kemerdekaan Indonesia dan atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selain itu juga dikirimkan ucapan terima kasih kepada KRT Rajiman Wediodiningrat (mantan ketua BPUPKI) dan Penguasa Jepang Nampoo-Gun Sikikan Kakka dan Jawa Saiko Sikikan beserta stafnya. Pada 19 Agustus 1945 Yogyakarta Kooti Hookookai mengadakan sidang dan mengambil keputusan yang pada intinya bersyukur pada Tuhan atas lahirnya Negara Indonesia, akan mengikuti tiap-tiap langkah dan perintahnya, dan memohon kepada Tuhan agar Indonesia kokoh dan abadi..Artinya dalam semangat yogyakarta bersedia mengikui ketentuan yang ditetapkan oleh NKRI pada saat itu.

Hal tersebut juga didukung sejarah bahwa pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti Hookookai sekaligus dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Usai terbentuknya KNID dan BKR, Sultan HB IX mengadakan pembicaraan dengan Sri Paduka PA VIII dan Ki Hajar Dewantoro serta tokoh lainnya. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi, barulah Sultan HB IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945 . Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama. (wikimedia)

Haruskah Yogyakarta bergolak ?

Dalam sejarah Indonesia ada beberapa daerah yang kemudian mendapatkan keistimewaan. Apabila kita melihat keberadaan Daerah Istimewa atau otonmi khusus ini, maka mungkin dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu (1) Keistimewaan sebagai ibukota negara (DKI), (2) Keistimewaan karena penyerah kekuasaan (DIY) dan (3) keistimewaan hasil pergolakan (Naggroe Aceh Darussalam dan PAPUA).

Dari ketiganya yang perlu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa adalah Yogyakarta, karena dengan suka rela menyerahkan kekuasaan monarki-nya kepada NKRI melalui Amanat 5 september 1945 yang dilakukan oleh Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII.  Oleh karenanya adalah hal yang sangat kurang bijak apabila aturan dan perundangan Kekhususan Yogyakarta tidak menjadi prioritas bagi Pemerintah.

Bila ada ketersingungan dari Para Kepala Desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang  tergabung dalam Cokro Pamungkas dan para Kepala Dukuh se DIY yang tergabung dalam Semar Sembogo atas pernyataan SBY dan diamini oleh Sutan Hamengku Buwono atau Sri Paduka Paku Alam, maka menjadi sangat sederhana yaitu dengan kedua raja bersepakat untuk  manarik diri dari NKRI atau mencabut  Amanat 5 september 1945. Sehingga perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan harkat dan martabat dari Ngayojakarta Hadiningrat, bukan sekedar perjuangan kekuasaan menjadi gubernur dan wakil gubernur semata.

Referendum Mulai Bergulir

Yang sepertinya menarik dan menjadi banyak perdebatan adalah sepertinya  ”hanya” seputar pengaturan pemegang kekuasaan Gubernur semata, yang harus dipilih langsung ataukah ditujuk. Ini dapat dilihat dari pernyataan Sultan HB X  pada tanggal 28 september 2010 “Yang berhak menentukan apakah Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan pemilihan atau penetapan adalah rakyat Yogyakarta sehingga ketika pemerintah pusat menentukan adanya pemilihan untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur maka harus dilakukan referendum terlebih dahulu,”

Referendum atau jajak pendapat dalam penyusunan UU sepertinya bukan hal yang biasa apalagi hanya sekedar suksesi pemerintah daerah, ditunjuk atau dipilih. Ketika wacana referendum sudah mulai bergulir di yogyakarta, maka yang lebih tepat dipertanyakan kepada rakyat Yogyakarta adalah tetap mempertahankan Amanat 5 September 1945 atau mencabut Amanat tersebut, yang sebenarnyapun sebagai seorang Raja, maka titahnya sudah cukup tanpa mendapat persetujuan dari rakyat, seperti halnya pembuatan amanat bergabung ke NKRI pun dulu tidak meminta pendapat rakyatnya, cukup mengundang beberapa tokoh yang merupakan presentatif dari masyarakat dan kepala desa dan kepala dukuh sudah cukup untuk itu.

Jadi bila jajak pendapat ”hanya” sekedar jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih atau ditetapkan, maka peristiwa referendum tidak mesti berakibat pada perbaikan masyarakat Yogyakarta, baik dari segi mempertahankan tradisi dan budaya maupun kesejahteraan masyarakatnya. Dan sangat disayangkan ”hajatan” referendum di yogyakarta tidak sekaligus dijadikan momentum meninjau kembali amanat 5 september 1945.

Memaknai Sabda Panditha Ratu

Pada 7 April 2007, Sultan HB X mengeluarkan pernyataan bersejarah lewat orasi budaya pada perayaan ulang tahunnya yang ke-61, yang pada intinya tidak bersedia lagi menjabat sebagai Gubernur DIY setelah masa jabatannya selesai tahun 2008.

Pada 18 April 2007, Warga Bantul menggelar Pisowanan Agung untuk meminta kejelasan tentang pernyataan Sultan serta menyampaikan aspirasi agar Sultan HB X tetap bersedia memimpin. Para lurah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia juga akan menemui Sultan untuk menyampaikan keberatan. Sultan HB X menegaskan kembali untuk tidak menjadi Gubernur DIY dalam Pisowanan Agung yang dihadiri sekitar 40.000 warga Yogyakarta

Memaknai titah Raja sebagai sabda penditha ratu, maka sebenarnya sudah jelas bahwa Sultan tidak berkehendak untuk menjadi Gubernur di DIY. Sebagai seorang Raja, titahnya adalah ”keputusan hukum” dari Istana. Yang menjadi menarik adalah bagaimana kawula atau rakyat memahami titah Raja bukan dalam kerangka yang tersurat, tetapi juga yang tersirat.

Sultan HB X dan Presiden SBY  sang ”Satria”

Menilik pada otonomi khusus Aceh yang mengenal Majelis Permusyawaratan Ulama dan Lembaga Wali Nanggroe , otonomi khusus Papua yang mengenal Majelis Rakyat Papua, maka untuk Yogyakarta mungkin diakui keberadan Karaton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman dan diatur hak dan kewenangannya.

Menang Tanpa ngasorake, Perang Tanpa Tanding adalah bagian yang mungkin harus dilakoni oleh Sultan HB X dan Presiden SBY. Menang jadi arang kalah jadi abu jangan sampai terjadi dalam kontek Yogyakarta yang telah memberikan andil besar bagi kelahiran Republik Indonesia.

Ini adalah babak baru ujian bagi bangsa Indonesia, kedewasaan pemimpin sedang diuji dalam kondisi kedewasan rakyat yang sudah teruji. Siapa yang percaya pemilihan presiden langsung tahun 2004 tidak terjadi kekacauan, ternyata rakyat Indonesia sudah cukup dewasa untuk berdemokrasi. Kedewasaan Pemimpin yang pada akhirnya harus diuji.

Keraton Yogjakarta telah menerima ”penolakan halus” dari si Ponimin yang tidak serta merta menerima jabatan sebagai kuncen baru penganti Mbah Maridjan. Presiden Indonesia telah pula menerima ”penolakan” Bambang Wijayanto yang ”gagal” menjadi ketua KPK diberi kesempatan menjadi Ketua Komisi Kejaksaan.

Tidak ada yang sulit untuk Presiden menetapkan Perpu tentang Keistimewaan Yogyakarta demi keutuhan NKRI, dan tidak ada yang susah bagi Sultan untuk memberikan pendapat dan penjelasan tentang bagaimana sistem kepemimpinan daerah yang paling tepat untuk menjaga sejarah dan budaya Karaton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman.

Pin It on Pinterest

Share This